Ikut Amankan Pergub No 99, Perbankan Didesak Lakukan ini

Prof., Dr., Ir Nyoman Suparta

Denpasar (Bisnis Bali) –
Terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, menurut pengamat pertanian Prof., Dr., Ir Nyoman Suparta bukan berarti masalah pertanian di pulau dewata ini sudah selesai. Pascaterbitnya Pergub ini masih diperlukan intrumen lain sebagai pendukung, salah satunya keberpihakan perbankan.
“Sangat setuju dengan adanya Pergub, karena itu merupakan harapan kalangan petani sejak lama yang baru terhujud sekarang ini. Sebab, Pergub ini merupakan dasar untuk terjadinya transaksi atau kerjasama atara pasar dengan petani untuk kedepannya,” tutur Suparta yang menjabat sebagai Ketua DPD HKTI Bali, di Denpasar, Kamis (10/1).
Terangnya, Pergub No 99 ini merupakan mencerminkan komitmen dari Gubernur Bali pada kemajuan sektor pertanian, dan pihaknya sangat mendukung hal tersebut. Imbuhnya, namun dalam menghujudkan hasil yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut, maka harus didukung dengan kebijakan lainnya.
Jelas Suparta, dregulasi lain tersebut untuk menyikapi kondisi ketika petani menjadi bergairah berusaha dengan adanya Pergub No 99, sehingga membutuhkan modal usaha yang salah satunya bersumber dari kalangan perbankan. Sayangnya, kebutuhan modal usaha petani ini seringkali tidak mudah untuk diakses selama ini. Sebab, dari sisi petani karena dinilai suku bunga bank yang besar, sedangkan dari sisi kalangan perbankan tidak bisa memberikan bantuan permodalan karena sejumlah petani belum dinilai bankable.
“Sebab itu, pascaadanya Pergub No 99 ini perlu ditindaklanjuti dengan program khusus atau skema permodalan khusus untuk petani di Bali nantinya,” ujarnya.
Contohnya, bantuan permodalan dengan bersuku bunga murah, pembayaran kredit yang disesuaikan dengan waktu musim panen, hingga persyaratan yang tidak ribet karena sebagian besar petani tidak memiliki pembukuan sesuai standar diminta pada umumnya oleh kalangan perbankan. Tambahnya, di sisi pemasaran, harus juga dibuat mekanisme agar tidak ada keluhan antara mereka (petani-konsumen) yang bekerjasaman. Diantaranya, menyikapi permasalahan terkait cara pembayaran yang dilakukan terlalu lama oleh konsumen (swalayan, hotel dan restoran) dari waktu terima barang dari petani atau produsen. Selain itu, harus ada sitim yang menjamin pembayaran tersebut akan terealisasi nantinya.*man