WACANA perubahan nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi Labda Pencinkreman Desa menuai keraguan bagi  praktisi LPD saat ini. Hal ini dikarenakan ada 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk keajegan LPD Bali ke depan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Kerja Sama (BKS) LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si. mewakili LPD se-Bali, pada Selasa (8/1). Tiga aspek tersebut dijabarkannya, yaitu pertama dari segi historis, nama LPD telah menjadi karakateristik dan jati diri yang sudah mengakar di masyarakat desa, sehingga diharapkan, nama LPD tetaplah Lembaga Perkreditan Desa.

Kedua, dari apsek yuridis, yang UU Nomor 1 Tahun 2013 jelas mengatakan Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Negari serta lembaga sejenisnya yang ada sebelum undang-undang tersebut, diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat.

“Jika diubah menjadi nama lain, maka ini akan menggali lobang sendiri, yang sebelumnya LPD dikecualikan dan tidak tunduk akan undang-undang akan menjadi tunduk. Ini pun akan mengaburkan karakteristik awal LPD,” ujarnya.

Di samping itu, dari aspek ekonomis, perubahan nama LPD akan banyak membutuhkan biaya, dalam urusan mencetak blangko, sistem komputerisasi dan sebagainya. Dari ketiga aspek tersebut, Cendikiawan berharap agar dipertimbangkan kembali atas perubahan nama yang akan dilakukan.

Di sisi lain, Cendikiawan juga mengapresiasi  pemerintah terutama masyarakat Bali yang selama ini telah mendukung keberadaan LPD. Hingga saat ini dari 1.433 LPD di seluruh Bali telah memiliki aset hingga Rp22 triliun.  “Ini menunjukan kepercayaan masyarakat sangat tinggi kepada LPD. Kami berharap keperayaan masyarakat terhadap LPD tidak terganggu kedepannya,” imbuh Cendikiawan. (wid)