Pemanfaatan Potensi ”Fintech” Perdalam Pasar Keuangan

Mangupura (Bisnis Bali) – Komite Pembangunan (Development Committee) Bank Dunia pada Pertemuan Tahunan IMF-WBG di Nusa Dua, Bali menggaris bawahi tiga hal yaitu isu mengenai ekonomi global, human capital dan pengembangan teknologi keuangan atau fintech. Komite menilai lembaga-lembaga yang terlibat harus memanfaatkan potensi fintech untuk memperdalam pasar keuangan.

Dalam pertemuan komite tersebut juga menyebutkan pemanfaatan fintech agar bisa meningkatkan akses dan tanggung jawab terhadap layanan keuangan, memfasilitasi pembayaran lintas batas, memperkuat sistem remitansi, dan juga harus bisa mengelola risiko pada pengguna teknologi ini.

Pengembangan fintech pun hendaknya difokuskan pada negara-negara berpenghasilan rendah, negara-negara kecil, dan komunitas terpinggirkan, terutama untuk menutup kesenjangan yang sering dialami perempuan dan UKM dalam akses pembiayaan.

Pada kesempatan tersebut, Komite Pembangunan Bank Dunia berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menjadi penyelenggara yang baik, juga berterima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, atas bimbingan dan kepemimpinannya sebagai Ketua Komite dalam dua tahun terakhir. Komite Pembangunan Bank Dunia selanjutnya menyambut baik penggantinya, MKen Ofori-Atta, Menteri Keuangan Ghana.

Sementara itu, Pertemuan Komite Pembangunan selanjutnya menurut rencana akan dijadwalkan berlangsung di Washington DC, 13 April 2019 mendatang.

Terkait human capital, komite memberi perhatian besar pada masalah ini, khususnya yang berimplikasi pada kemajuan teknologi, keuangan, dan aspek pembangunan lainnya. Komite mendukung human capital project (HCP) serta peluncuran human capital index (HCI) dengan program-program pendukung dari negara-negara yang terlibat. Ini merupakan platform yang dapat mendukung investasi sistem kesehatan dan pendidikan nasional maupun global jangka panjang, membantu negara-negara tersebut mengantisipasi masa depan ekonomi yang akan bertransformasi karena perubahan teknologi.

Komite juga tetap memberi perhatian pada naiknya tingkat kerentanan akan risiko utang (vulnerabilities debt) pada beberapa negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah, yang berisiko membalikkan manfaat dari inisiatif penanggulangan hutang sebelumnya. Untuk mengatasi situasi ini, dibutuhkan kerangka kerja kebijakan yang solid, kecukupan fiskal, dukungan pihak luar, dan praktik pinjaman yang berkelanjutan dan transparan. Komite meminta WBG dan IMF membantu negara-negara anggota memperkuat posisi fiskal mereka dengan mengembangkan kapasitas manajemen utang, meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik dan mengembangkan pasar modal di tingkat lokal. (dik)