Sosialisasi Pergub Kantong Plastik, DLH Tabanan Bidik Swalayan

Tabanan (Bisnis Bali) – Pascamenerima surat resmi dari Peraturan Gubernur (Pergub) No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Plastik Sekali Pakai, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera melakukan sosialisasi di lapangan. Sosialisasi akan menyasar sejumlah swalayan dan toko berjejaring di Kabupaten Tabanan.

“Setelah mengantongi surat resmi dari Pergub tersebut pada Kamis (3/1) lalu dan sudah dicermati, rencananya kami akan ditindak lanjuti dengan membuat Peraturan Bupati (Perbup),” tutur Kepala Dinas DLH Kabupaten Tabanan, Anak Agung Ngurah Raka Icwara, di Tabanan, Sabtu (5/1) lalu.

Terangnya, meski dalam proses pembuatan Perbup, pihaknya berencana dengan mengacu pada Pergub No 97 Tahun 2018 akan segera menindak lanjuti turun ke lapangan pada Senin (7/1), yakni melakukan pemantauan di sejumlah swalayan dan toko berjejaring yang ada di Kabupaten Tabanan.

Jelas Raka, pemantauan ke lapangan ini untuk menginformasikan sekaligus mensosialisasikan dari Pergub tersebut. Sebab nantinya, Perbup arahnya juga akan sama dengan apa yang diatur dalam Pergub tetang Pembatasan Timbunan Plastik Sekali Pakai tersebut.

Di sisi lain terkait Perbup, akuinya memang tidak bisa memberikan sangsi pidana maupun denda, apabila terjadi pelanggaran. Katanya, Perbup tersebut hanya bisa memberikan sangsi administrasi saja. Meski begitu, apabila setelah dilakukan sosialisasi dan Perbup tersebut dilanggar, maka akan diarahkan ke Peraturan Daerah (Perda) persampahan yang sudah dimiliki, yakni Perda No 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

“Pelanggaran untuk Perda persampahan ini dendanya mencapai Rp 50 juta dan kurungan 3 bulan, dan itu akan dilakukan dengan mengandeng OPD terkait, yakni Satpol PP,” ujarnya.

Sementara itu, saat ini sampah plastik di Kabupaten Tabanan rata-rata menyumbang 12 ton per hari. Tambahnya, sampah plastik yang dihasilkan per hari 12 ton tersebut sebenarnya sudah diolah di TPA. Hanya saja itu baru sebatas botol plastik yang dapat dijual.

“Yang jelas Pergub tersebut kami akan dukung, berkordinasi dengan intansi terkait nantinya,” pungkas Raka Icwara. (man)