Denpasar (Bisnis Bali) – Memasuki 2019 ini, bank perkreditan rakyat (BPR) masih menghadapi tantangan perlambatan ekonomi sehingga harus selektif dalam penyaluran kredit. Analisis kredit terutama penilaian agunan harus dilakukan secara tepat.

Kepala Bagian Pengawasan  Bank OJK Bali Nusra, Nyoman Hermanto Darmawan, Minggu (6/1) mengatakan, BPR harus memperhatikan kapasitas usaha debitur. Hal ini untuk memastikan kemampuan debitur untuk membayar angsuran kredit ke depan. Kredit tidak identik dengan agunan. Hanya saja tepat menentukan nilai agunan. “Hal ini terutama agunan tanah atau properti yang selama ini nilainya sempat menurun,” katanya.

Penilaian agunan debitur harus dilakukan secara tepat. Nilai agunan properti atau tanah harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia mengatakan, permasalahan sebelumnya terjadi penurunan nilai jaminan debitur. Hal ini dikarenakan sektor perbankan tidak memperhatikan faktor eksternal terutama kenaikan harga sektor properti yang sangat tinggi.

BPR dalam kondisi saat ini dituntut cermat menghitung nilai jaminan debitur. Hal ini untuk memastikan jaminan debitur tidak di bawah nilai kredit terutama pada saat saat posisi angunan yang diambil alih (Ayda).

Hermanto Darmawan menegaskan, penanganan NPL 2019 harus disertai ekspansi kredit dengan penerapan analisa kredit yang tepat. Hal ini guna memastikan ekspansi kredit tepat sasaran dan kredit yang disalurkan tetap dalam kriteria lancar. (kup)