BABI - Lonjakan harga babi menyumbang inflasi perdesaan di Bali.

Denpasar (Bisnis Bali) – Desember 2018, Provinsi Bali tercatat mengalami inflasi perdesaan mencapai 1,25 persen. Ini disebabkan naiknya rata-rata harga barang pada semua kelompok. Pencapaian ini sekaligus mengantarkan Bali sebagai daerah mengalami inflasi perdesaan tertinggi secara nasional.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Bali I Gede Nyoman Subadri, S.E., Jumat (4/1) kemarin mengungkapkan, sumbangan inflasi tertinggi tercatat pada kelompok bahan makanan yang mencapai 2,82 persen. Selain itu, paparnya, sumbangan inflasi juga bersumber dari kelompok  kesehatan 1,12 persen, kelompok transportasi dan komunikasi 0,22 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,14 persen, kelompok sandang 0,09 persen, kelompok  perumahan 0,08 persen, serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,02 persen.

“Desember lalu komoditas konsumsi yang memberikan andil inflasi perdesaan antara lain, bawang merah, daging ayam ras, biaya kamar rumah sakit, sawi hijau, cabai rawit, tongkol, cabai merah, dan daging babi,” tuturnya.

Jelas Subadri, indeks harga konsumen perdesaan (IHKP) dapat ditunjukkan oleh indeks harga konsumsi rumah tangga petani yang merupakan komponen dalam indeks harga yang dibayar petani dalam periode tersebut. IHK perdesaan terdiri atas tujuh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga, serta kelompok transportasi dan komunikasi.

“Perubahan IHK perdesaan mencerminkan angka inflasi atau deflasi di wilayah perdesaan,” ujarnya.

Sambungnya, Desember lalu secara nasional tercatat inflasi perdesaan mencapai 0,58 persen. Berdasarkan pengamatan indeks konsumsi rumah tangga petani di perdesaan dari 33 provinsi amatan inflasi perdesaan Desember 2018, semua provinsi tercatat mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Bali dengan besaran 1,25 persen, sedangkan inflasi terendah tercatat di Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 0,06 persen. (man)