Realisasi Pajak Badung Meningkat 5,01 Persen

Mangupura (Bisnis Bali) – Pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung hingga tanggal 12 Desember 2018, menunjukkan perkembangan positif. Hal ini terlihat dari perkembangan realisasi pajak daerah secara keseluruhan yang telah mencapai Rp 3.665.086.842.687,28.

Kepala Bapenda dan Pasedehan Agung, Made Sutama, Senin (17/12) mengungkapkan, realisasi ini telah melampaui realisasi pajak daerah pada 2017 yang mencapai Rp 3.490.156.150.276,41, atau mengalami peningkatan Rp 174.930.692.410,87 atau dengan persentase sebesar 5,01%. “Realisasi ini kami perkirakan masih akan meningkat karena pembayaran pajak daerah masih akan diterima sampai 31 Desember 2018, terutama pembayaran pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang jatuh tempo pembayaran pajaknya tanggal 20 Desember 2018,”paparnya.

Dikatakan, peningkatan realisasi ini patut disyukuri di tengah situasi kondisi pariwisata Bali yang mengalami banyak gangguan, terutama pemulihan pascaerupsi Gunung Agung yang terjadi pada akhir tahun 2017 dan menyebabkan turunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada awal tahun 2018. “Penurunan jumlah kunjungan wisatawam mancanegara ini berdampak langsung pada penurunan penerimaan realisasi pajak daerah. Selain itu, adanya gangguan keamanan seperti isu bom oleh kelompok terorisme, bencana gempa bumi di Lombok dan isu penyebaran penyakit rabies dan japanese encephalitis turut mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Bali,” terang birokrat asal Desa Pecatu tersebut.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Badung ini juga memaparkan, realisasi peningkatan pajak daerah ini diyakini akibat upaya ekstensifikasi pendataan dan pendaftaran usaha yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD), dan upaya intensifikasi pajak daerah terutama penggunaan sistem monitoring transaksi usaha wajib pajak dengan pemasangan tapping box, web service dan cash register online pada usaha hotel, restoran, hiburan dan parkir. “Melalui upaya ekstensifikasi ini, realisasi pajak hotel mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 dari  2.030 triliun lebih menjadi  2.127 triliun lebih tahun 2018. Ini meningkat Rp96 miliar lebih atau 4,73 persen,”paparnya.

Selain itu, kata Sutama, pajak restoran juga meningkat, tahun 2017 realisasi Rp 475 miliar lebih dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp 589 miliar lebih atau 23,80 persen. Untuk pajak hiburan tahun 2017 realisasinya hanya Rp 58 miliar lebih, dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp 70 miliar lebih. “Peningkatan pajak hiburan Rp 11 miliar lebih  atau 20,45 persen,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengapresiasi kepada pemilik usaha yang telah memanfaatkan alat dan sistem monitoring transaksi usaha, serta telah melaksanakan kewajiban perpajakan daerah berupa pelaporan dan pembayaran pajak secara jujur dan konsisten sehingga berdampak pada peningkatan realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di tengah situasi usaha pariwisata yang kurang kondusif ini. “Kami juga menggenjot penagihan piutang pajak dengan cara pembinaan dan pemanggilan langsung pemilik usaha serta penagihan terhadap wajib pajak yang mengalami kepailitan. Dengan upaya ini, realisasi penagihan piutang pajak telah mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang mencapai 115 miliar lebih. Hingga November 2018  telah mencapai Rp152 miliar lebih, meningkat sebesar 37 miliar lebih atau 31,97 persen,” terangnya.

Tahun 2019 mendatang, pihak Bapenda Badung merancang pemberian penghargaan kepada masyarakat selaku subjek pajak daerah yang telah membayar pajak daerah terutama pada usaha hotel, restoran dan hiburan  dan telah terpasang alat dan sistem monitoring pajak daerah. “Penghargaan ini dalam bentuk undian berhadiah mobil dan sepeda motor bagi masyarakat yang telah melaporkan struk atau nota hasil transaksinya di hotel, restoran dan hiburan ke Bapenda. Kegiatan ini sebagai wujud apresiasi kepada konsumen yang telah membayar pajak dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, pemungutan pajak daerah sehingga pajak yang mereka bayarkan betul-betul bermanfaat bagi pembangunan daerah di Kabupaten Badung,” pungkasnya. (sar)