Singaraja (Bisnis Bali) – Kepala DLH Kabupaten Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, S.STP, M.AP., belum lama ini menyampaikan, upah ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng dipastikan naik pada 2019.

Kenaikan tersebut nantinya akan bervariasi disesuaikan dengan posisi dan tanggung jawab pekerjaan yang dipegang masing-masing pekerja harian lepas tersebut. Kepastian itu disampaikan Putu Ariadi, saat melakukan diskusi dan menerima aspirasi dari sejumlah pekerja THL di Kantor DLH.

Ariadi menjelaskan, kenaikan upah bagi THL tersebut bervariasi dengan mempertimbangkan posisi, resiko, serta tanggung jawab pekerjaan yang diemban oleh masing-masing pekerja THL itu. Namun, lanjut Ariadi, besaran upah dalam satu posisi pekerjaan akan disamaratakan. “Kenaikan per harinya bervariasi, mulai Rp 3.000 sampai Rp 25.000 paling tinggi,’’ ungkap Ariadi.

Ariadi menjelaskan, kenaikan upah itu merupakan kebijakan dari Bupati Buleleng. Anggaran kenaikan upah bagi pekerja lingkungan tersebut diambil dari pengalihan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), yang semula menggunakan Dexlite menjadi Solar, yang dipergunakan untuk kendaraan pengangkut sampah.

Nantinya, katanya, ada pengalihan jenis BBM untuk kendaraan angkut sampah, dari Dexlite menjadi Solar. Ini sebagai tindaklanjut dari Perpres Nomor 191 Tahun 2014, bahwa untuk pengangkutan sampah itu menggunakan bahan bakar Solar. “Sebagai bentuk kompensasinya, anggaran itu dialihkan untuk peningkatan upah dari THL ini,” terang mantan Camat Gerokgak ini.

Kadis yang baru menjabat lima bulan ini juga mengakui, besaran kenaikan upah tersebut belum sepenuhnya diterima oleh seluruh THL, terutama yang kenaikannya kecil. “Tadi dari petugas pengangkutan ada yang belum terima, karena mereka naik hanya Rp 5.000, sedangkan sopirnya naik Rp 20.000. Mereka (tenaga pengangkutan) menginginkan upahnya menjadi Rp 50.000 (per hari) di 2019,” terang lulusan STPDN ini.

Sementara itu, salah satu pekerja THL, Sumeyasa, meminta agar kenaikan upah THL itu nantinya selain memperhatikan posisi, risiko, dan tanggung jawab pekerjaan, pihak DLH juga diminta untuk mempertimbangkan masa kerja dari masing-masing THL. “Kalau SK (pengangkatan) yang dijadikan patokan (kenaikan upah), mungkin bisa ketemu sedikit-sedikit (perbedaaan kenaikan upahnya). Misalnya, bagi yang punya SK tahun 2005 pasti lebih duluan dia bekerja, kenaikannya agar lebih tinggi. Di sanalah nanti biar bisa diatur masalah upahnya,” ungkap Sumeyasa.

Menyikapi aspirasi dari pekerja yang bergelar “Pasukan Hijau” itu, birokrat asal Desa Temukus, Kecamatan Banjar ini berjanji akan menyampaikannya dan memperjuangkan aspirasi para THL tersebut kepada Bupati Buleleng. “Nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Bupati, mudah-mudahan bupati bisa memberikan penjelasan dan keputusan. Karena bupati sebagai pemutus, dan kami hanya sebagai pelaksana,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui DLH akan menaikan upah harian dari seluruh THL yang berjumlah  549 orang di 2019. Kenaikan paling rendah diterima oleh THL angkutan sampah kawasan, dari semula Rp 35.000 per hari menjadi Rp 38.000 per hari, atau naik sebesar Rp 3.000, sedangkan kenaikan tertinggi diberikan bagi THL sopir Dump Truck, dari semula Rp 35.000 per hari menjadi Rp 60.000 per hari, atau naik Rp 25.000. Adapun dalam satu hari kerja, THL itu berkerja selama empat jam saja.  (ira)