VERIFIKASI ULANG -Tim Penyelesaian Pembubaran Koperasi Kota Denpasar saat melakukan verifikasi ulang ke koperasi yang akan dibubarkan.

Denpasar (Bisnis Bali) – Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar telah merekomendasi 79 koperasi yang siap dibubarkan ke Kementrian Koperasi RI. Setelah rekomendasi diterima, kembali Kementerian Koperasi menugaskan melakukan verifikasi ulang.

Hasilnya dari 79 koperasi ada 11 koperasi yang bangkit lagi. Dan sisanya 68 koperasi akan dibubarkan. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena, S.E., M.Si., didampingi Kabid BLK, Anom Prasetya Selasa (4/12) kemarin di Denpasar.

Menurut Erwin Suryadarma pemerintah tegas akan membubarkan koperasi yang tifak aktif. Tujuannya agar mendapat data yang valid koperasi yang benar-benar masih aktif. Artinya jangan sampai data jumlah koperasinya banyak namun kenyataannya tidak semua koperasi aktif. Data yang ada by name by adress.

Di samping itu pemerintah berkeinginan menciptakan koperasi yang berkualitas, bukan hanya jumlah yang banyak namun koperasinya tak berkualitas. Maka itu pembubaran bagi koperasi tidak aktif akan terus dilakukan.

”Saat ini kami akan mengumumkan 68 koperasi yang dibubarkan. Jika sampai tanggal 22 Desember 2018 ini tidak ada yang keberatan maka nama-nama yamg diumumkan sah sudah tidak ada Badan Hukum nya alias bukan koperasi lagi,” jelas Erwin.

Dari 11 koperasi yang bangkit, dua koperasi pindah alamat ke Kabupaten Badung, namun satu diantaranya minta dibubarkan. Dan ada satu koperasi yang tak aktif tapi masih tersangkut masalah dengan pihak ketiga sehingga belum dapat dibubarkan.

Anom Prasetya menambahkan, koperasi yang bangkit lagi akan mendaoatkan pembinaan. Sehingga dapat berjalan dan berkembang dengan bagus. ‘

“Kami berharap koperasi yang sebelumnya tidak aktif dan mau aktif kembali agar rutin mengikuti pelatihan dan pendidikan. Karena kami melihat SDM pengelolanya masih perlu tambah pengalaman. Maka itu manfaatkan dana pendidikan untuk menjadi peserta diklat,'” harap Anom Prasetya sambil menegaskan proses pembubaran koperasi harus sesuai aturan. Maka itu perlu waktu agar tidak menyalahi presedur yang berlaku. (sta)