PENGANGGURAN - Masalah klasik pengangguran intelektual harus dikembalikan kepada komitmen generasi muda dalam meningkatkan diri dan kompetensi sehingga mampu bersaing di dunia kerja dan usaha.

Pengangguran intelektual yang masih tinggi merupakan salah satu bukti masih rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) Bali. Hal ini tak bisa dibiarkan terus berkembang. Lantas apa yang harus dilakukan? Berikut laporannya.


DATA Badan Pusat Statistik (BPS) Bali menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Bali pada Februari 2018 mencapai 0,86 persen. Angka ini menurun 0,42 poin dibandingkan TPT Februari 2017 (1,28 persen) atau mengalami penurunan 0,62 poin dibandingkan TPT Agustus 2017 (1,48 persen).

Meski menurun, tingkat pengangguran dari kalangan intelektual (tamatan SMA/SMK dan sarjana) masih mendominasi. Sementara itu jumlah angkatan kerja di Provinsi Bali pada Februari 2018 mencapai 2.607.288 orang bertambah 138.184 orang, dibandingkan angkatan kerja Februari 2017 (2.469.104 orang) atau bertambah 172.838 orang dibandingkan angkatan kerja Agustus 2017 (2.434.450 orang). Kemudian jumlah penduduk yang bekerja di Bali Februari 2018 mencapai 2.584.943 orang bertambah 147.449 orang dibandingkan Februari 2017 (2.437.494) atau bertambah 186.636 orang dibandingkan Agustus 2017 (2.398.307 orang).

Menurut Kepala BPS Bali, Adi Nugroho, jumlah pekerja dengan pendidikan S-1 pada Februari 2018 (266.226 orang) mengalami kenaikan 14,90 persen bila dibandingkan Februari 2017 (231.703 orang).

Praktisi ekonomi Universitas Warmadewa, Ida Bagus Udayana Putra, S.E., M.M., menyampaikan, pengangguran intelektual memang perlu penanganan bersama. Tak hanya dari lembaga pendidikan, swasta, pemerintah daerah (pemda), masyarakat dan keluarga, yang tak kalah berperan penting yakni generasi muda atau lulusan lembaga pendidikan itu sendiri untuk kreatif dalam meningkatkan diri. Tak hanya mampu mengaplikasikan ilmu dan praktik kerja yang diperoleh di bangku sekolah/kuliah dalam bersaing merebut posisi terbaik di dunia kerja, tak kalah baik dan mulia yakni mampu menunjukkan kemandirian menjadi wirausaha – wirausaha muda yang inovatif sehingga mampu andil maksimal dalam perekonomian.

Pengembangan wirausaha utamanya, perlu keterlibatan pihak terkait. Mulai dari pemda yang komitmen dalam program pendidikan pelatihan terkait bersinergi dengan industri, perbankan dalam meningkatkan permodalan, selain pihak lain seperti Kamar Dagang Industri (Kadin) dalam memfasilitasi promosi, sehingga tak ada kesan setengah hati dalam meningkatkan kewirausahaan khususnya di Bali yang bertujuan mengurangi pengangguran intelektual.

“Pengangguran intelektual mereka yang bekerja/berusaha tak sesuai dengan skill yang dimiliki. Hal ini sudah tentu kembali kepada personal untuk lebih kreatif menyikapi tantangan persaingan, sehingga mampu berusaha optimal dalam bekerja dan berusaha sesuai bidang ilmu yang dimiliki,” katanya.

Perubahan mindset generasi muda yang sebelumnya hanya berorientasi jadi pegawai negeri sipil ( PNS) menjadi wirausaha juga sangat diharapkan sehingga ekonomi Bali makin kuat menghadapi krisis. Hal itu karena wirausaha atau menjadi pelaku-pelaku usaha kecil menengah (UKM) selama ini dikenal tangguh menghadapi krisis ekonomi yang terjadi. Hal itu karena kiprah UKM berorientasi pada potensi lokal, mulai dari pemanfaatan bahan baku, proses produksi, pemasaran, dan lainnya dilakukan sendiri. Namun demikian, seiring perkembangan perdagangan bebas, produk UKM juga berpotensi untuk ekspor. Inilah yang sesungguhnya bisa digarap para wirausaha muda sehingga makin mampu meningkatkan perekonomian.

Sebelumnya, Ketua Kadin Kota Denpasar, Wayan Nugra Artana menyampaikan sesungguhnya kini hampir semua lembaga pendidikan tinggi mengedepankan program studi berbasis lifeskill. Masih mendominasinya pengangguran intelektual dari tamatan SMA, diploma, dan S-1, dinilai lebih kepada perilaku personal lulusan yang kurang kreatif dan peka menangkap peluang baik dalam bersaing di dunia kerja maupun usaha.

Menurutnya, peluang kerja dan potensi usaha di Bali begitu berlimpah, dan memerlukan kreativitas lebih dari generasi muda Bali khususnya dalam menggarapnya. Sebut saja sektor pertanian Bali dalam arti luas. Banyak komoditi pertanian seperti padi, buah, dan lainnya bisa dikembangkan untuk meningkatkan geliat perekonomian. Tak hanya itu, Bali yang memiliki sektor basis yakni pariwisata sangat menunjang pemasaran berbagai produk kearifan lokal lainnya mulai dari tekstil, kerajinan emas, perak, dan bidang jasa lainnya. Jika kreativitas para agen-agen pembaharu yakni kalangan intelektual yang baru tamat di bangku kuliah bisa berbuat lebih, tentu dalam jangka waktu tertentu pengangguran intelektual tak akan ada lagi. Yang ada justru jumlah wirausaha meningkat sehingga mampu mengejar kuota nasional 3 – 5 persen.

Ia juga mengharapkan peka menyikapi kondisi persaingan global pihak terkait bisa mengantisipasi para lulusan pendidikan tinggi agar tak menganggur. Misalnya, mengadakan latihan kerja atau wirausaha, maupun hal terkait yang berkaitan dengan permodalan, manajemen bisnis dan lainnya.

Sebelumnya pengamat ekonomi, Prof. Dr. Nengah Dasi Astawa menyampaikan, jika lulusan lembaga pendidikan jengah dan kreatif takkan ada pengangguran intelektual. Masalah ini muncul karena perilaku personal yang manja dan tak tanggap terhadap persaingan global. Risiko yang akan dihadapi para pengangguran intelektual adalah rasa malu dan jadi penonton di daerah sendiri. Untuk itu dia mengajak generasi muda lulusan pendidikan tinggi meningkatkan kompetensi. Lebih-lebih di era revolusi industri ( RI) 4.0, jika tak tanggap menguasai teknologi maka akan kalah saing. Keterlibatan pihak lain tetap penting, baik dalam penguatan modal, maupun promosi namun yang utama adalah generasi muda Bali makin peka terhadap peluang yang ada, sehingga mampu menggarapnya sesuai dengan skill dan kompetensi yang dimiliki.

Pengangguran intelektual takkan ada jika wirausaha atau pelaku UKM makin menjamur. Terkait hal itu data Dinas Koperasi dan UKM Bali menyebutkan keberadaan UMKM Bali memang cukup berkembang. Total pengajuan izin usaha mikro kecil (IUMK) per Maret 2018 ada sebanyak, 13.276. Total pengajuan yang disetujui 11.801. Sementara data UKM Provinsi Bali per Maret 2018 tercatat 312.967. Jadi persentase yang mengakses IUMK sebanyak 3,8 persen. Agar koperasi yang juga tak bisa dipisahkan dari UKM, dapat bersaing dan maju di era global diperlukan sinergitas yang kuat dan terus menerus antara program pusat,provinsi, kabupaten/kota, dan stakeholder. Terutama dari sisi dukungan anggaran (koperasi urusan wajib) agar dibuatkan peraturan minimal 1-3 persen alokasi dana APBN/APBD untuk memberdayakan koperasi dan UKM.

Diharapkan, hal ini dapat mempermudah persyaratan bagi koperasi yang ingin sebagai badan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal tak kalah strategis menguatkan ekonomi yakni, sertifikat Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang dikeluarkan daerah agar memiliki fungsi dan status yang sama – sama diakui GKN terutama dalam hal memenuhi persyaratan wirausaha pemula. Merujuk data terkait, jumlah penduduk per Desember 2017 di Bali 4.246.000. Jumlah anggota koperasi per Desember 2017 di Bali sebanyak 1.062.302. Dari jumlah itu rasio anggota koperasi di Bali 43 persen, sedangkan jumlah UMKM per Maret 2018 di Bali ada sebanyak 313.822, dari sisi rasio wirausaha di Bali sebesar 7,39 persen, dan rasio wirausaha nasional  3,1 persen. Pengangguran intelektual tergantung personal khususnya angkatan kerja intelektual itu sendiri. Jika kreatif dan inovatif tentu akan bangga jadi wirausaha muda dan keren. (gun)