Gianyar (Bisnis Bali) – Potensi perekonomian yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya membuat perkembangan LPD tiap daerah memiliki perbedaan. Keterbatasan penyaluran kredit atau kekurangan likuiditas terkadang terjadi yang dikarenakan ruang lingkup kerja LPD hanya diperuntukan untuk desa pakraman setempat.

Hal tersebut pun menjadi perhatian Wakil Gubernur Bali, Tjokorde Oka Artha Ardana Sukawati. Saat ditemui di Gianyar belum lama ini, dia mengatakan, keterbatasan penyaluran kredit ini harus dibuatkan regulasi, agar penyaluran kredit bisa maksimal dan seluruh peluang yang ada di desa pakraman bisa ditangkap oleh LPD.

“Terbatasnya ruang gerak LPD yang hanya dalam wilayah desa pakraman terkadang memberi kendala. Seperti halnya pada daerah yang perekonomiannya bagus, harga lahan tinggi, banyak dana pihak ketiga (DPK) yang mampu dihimpun LPD. Sementara untuk kredit masih sedikit dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Hal tersebut, harus dibuatkan regulasi agar kedepannya kredit bisa disalurkan lebih luas. “Mungkin bisa kita rancang ke depannya, yang secara sistem dari BKS-LPD dan LP-LPD lah yang lebih mengetahui,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua BKS-LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, SH.M.Si, mengatakan, penyaluran kredit ke luar desa pakraman saat ini sudah bisa dilakukan melalui kerjasama dengan LPD setempat serta diketahui dan disetujui oleh bendesa desa pakraman setempat. Kebijakan ini pun dikatakannya baru tertuang dalam Perda yang memberikan sedikit keleluasaan bagi LPD dalam hal penyaluran kredit.  “Inilah peranan Badan Kerjasama (BKS) LPD yang menjembatani antara LPD satu dengan LPD yang lain,” ungkapnya.

Kebijakan ini memberikan sebuah peluang untuk pemerataan pembangunan di Bali. Terlebih lagi ini mampu memaksimalkan penangkapan peluang oleh LPD baik dalam menghimpun dana ataupun dalam penyaluran kredit. “Kami harapkan agar peluang-peluang yang ada bisa ditangkap oleh LPD,” ujarnya.

Dia membenarkan adanya terjadi ketimpangan, yang dalam suatu desa surplus likuiditas dan desa lainnya kekurangan likuiditas. Kebijakan perda ini akan membantu dan saat ini dikatakan kebijakan ini sudah dijalankan oleh beberapa LPD. “Sekitar 20 persen sudah dilakukan,” imbuhnya. (wid)