ist

Tantangan sektor pertanian di Bali tak hanya dihadapkan pada cuaca yang makin ekstrem untuk bisa produksi. Tantangan yang tak kalah seriusnya adalah terus menyusutnya luasan lahan subak di Bali. Luas lahan subak di Pulau Dewata rata-rata menyusut hingga 500 hektar per tahun. Lalu bagaimana upaya Bali untuk memenuhi target swasembada pangan?  


SEKTOR pertanian di Bali di tengah kian pesat pertumbuhan ekonomi tampaknya pelan namun pasti mulai kian terhimpit. Kondisi tersebut tercermin dari kian menyusutnya luas subak di Bali karena beralih fungsi ke sektor lain.

Kondisi tersebut, belum lagi ditambah dengan faktor intern salah satunya pelaku di sektor pertanian di Bali yang mulai menurun. Itu sebagai dampak minimnya generasi muda yang melirik usaha pertanian sebagai profesi menjanjikan saat ini.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Bali IB Wisnuardana mengungkapkan, memang luas subak di Bali mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tersebut rata-rata mencapai 500 hektar per tahun. Untuk periode 2016-2017, penurunan luas lahan subak di Bali ini cukup tinggi mencapai 900 hektar.

“Hingga kini jumlah subak di Bali masih tetap, cuma memang luasnya mengalami penurunan sebagai dampak alih fungsi lahan saat ini. Alih fungsi lahan itu terjadi di daerah pinggiran perkotaan, semisal Tabanan, Gianyar, dan Buleleng yang difungsikan untuk pembangunan properti,” tuturnya.

Jelas Wisnuardana, saat ini jumlah subak sawah di Bali mencapai 1.500, sedangkan subak abian mencapai 1.118. Selama ini, katanya, untuk menjaga eksistensi subak termasuk sektor pertanian di Bali dalam arti luas, pemerintah pusat maupun Provinsi Bali sudah menggelontor sejumlah bantuan berupa hibah dan bantuan program.

Paparnya, setiap tahun Provinsi Bali menggelontor dana ibah Rp 50 juta ke subak  sawah maupun subak abian. Bantuan yang sama juga digulirkan ke desa pekraman dengan nominal Rp 200 juta setiap tahun. Di sisi lain, menyangkut hal yang sama subak di Bali juga digelontor kegiatan program. Semisal, di sejumlah subak dibantu dengan pupuk organik bersubsidi, program Simantri yang menyasar kelompok yang dananya bersumber dari APBD I, termasuk juga pengembangan infrastruktur irigasi dan bendungan.

Bantuan dari pemerintah pusat, sambungnya, subak di Bali ini juga dibantu dengan APBN berupa bantuan peralatan mesin pertanian. Diakuinya, untuk bantuan dari pusat dalam bentuk peralatan atau mesin pertanian ini, subak sebelumnya harus membentuk organisasi tersendiri yang khusus mengelola bantuan mesin tersebut.

“Bantuan dari dana APBN ini memang tidak semua subak  mendapatkan. Namun ada ketentuan yang mengatur apabila subak sudah mendapat bantuan tahun ini, subak tersebut tidak lagi akan mendapat bantuan pada tahun berikutnya atau dilakukan sistem giliran,” ujarnya.

Tambahnya, beragam bentuk bantuan tersebut sekaligus menjadi upaya bagi pemerintah Provinsi Bali guna tetap menjaga keberadaan subak di Bali, termasuk juga pencapaian produksi di tengah kondisi alih fungsi lahan yang terjadi setiap tahunnya. Hasilnya, memang dengan penghitungan bersama BPS Bali mencatat, Pulau Dewata ini surplus untuk produksi pertanian padi selama ini. Rata-rata 75.000 ton surplus setiap tahun.

“Walau dihantui alih fungsi lahan, Bali dengan produktivitas yang meningkat setiap tahunnya dengan mencapai 6 ton gabah kering giling per hektar. Kondisi tersebut mampu tetap menjaga swasembada untuk beras di Bali selama ini,” tegasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Dwijendra, Dr., Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.MA mengungkapkan, kasus di Bali pembangunan pertanian yang dilaksanakan selama ini kurang menekankan pada berbasis pada kelembagaan lokal yang telah ada. Kelembagaan petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar di dalam pembangunan pertanian.

Ketidakberdayaan dalam memfungsikan kelembagaan lokal seperti kelompok tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), termasuk subak akan mengakibatkan ketidakberhasilan pengembangan agribisnis di perdesaan.

“Beberapa dampak dari kekeliruan ini mengakibatkan lembaga lokal petani di perdesaan belum berdaya dan mengakibatkan masih rendahnya tingkat pendapatan para petani, termasuk petani anggota subak di Bali selama ini,” kilahnya.

Menurut Wakil Ketua HKTI Provinsi Bali tersebut, bercermin dari kondisi tersebut, tantangan ke depan adalah terwujudnya kelembagaan subak dengan kearifan lokal untuk mampu menjadi organisasi yang bersifat sosio agraris religius, serta dapat beradaptasi dengan tuntutan ekonomis anggotanya. Kondisi tersebut juga seiring dengan program pembangunan pertanian dan perdesaan.

Upaya mentransformasikan pertanian tradisional ke arah pertanian modern tidak semata-mata melalui perubahan struktur ekonomi pertanian, namun juga menyangkut perubahan struktur dan pola perilaku sosial masyarakat pedesaan. Salah satunya melalui pemberdayaan kelembagaan oleh masyarakat lokal, sehingga pembangunan pertanian dan pedesaan tidak menimbulkan kesenjangan yang akut (makin melebar) antar golongan masyarakat.

Harapannya, melalui pemberdayaan dapat mengembangkan lembaga yang mengadopsi teknologi dan berorientasi pasar, serta bermanfaat sebagai wadah untuk menampung dan mengembangkan diri petani di pedesaan. Penguatan kelembagaan kelompok tani adalah merupakan kunci kesejahteraan petani.

Terkait itu pula, beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu dipertimbangkan dan dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan legislatif adalah menyangkut keberlanjutan penyelenggaraan pembangunan pertanian khususnya di lahan sawah. Di antaranya adalah pembentukan atau pengembangan perusahaan daerah, penyediaan jasa asuransi pertanian, penyediaan kredit pertanian, dan penetapan lahan sawah abadi. (man)