Singaraja (Bisnis Bali) – Panitia Kerja ( Panja ) bentukan DPRD Kabupaten Buleleng yang diketuai Nyoman Gede Wandira Adi, ST menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buleleng di Ruang Komisi III DPRD Buleleng Senin (19/11) lalu.

Rapat ini dilaksanakan guna membahas Rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemerikasaan BPK-RI perwakilan Provinsi Bali terhadap Bantuan Dana Operasional Sekolah tahun 2017 s/d 2018. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd secara langsung menyampaikan paparan terkait poin-poin yang menjadi temuan serta tindaklanjut yang sudah dilakukan terkait dengan hal tersebut.

Suyasa menyampaikan, terdapat 9 poin temuan dari hasil pemeriksaan di antaranya pajak dan selisih di mana sudah dikembalikan ke rekening sekolah masing-masing  oleh kepala sekolahnya sebelum LHP ditetapkan.  Karena dana BOS dikelola oleh Sekolah masing-masing, namun dana yang sudah dikembalikan itu tidak boleh digunakan tahun ini, karena masih menunggu proses hingga ditetapkan menjadi silpa.

Terkait temuan lainnya yang merupakan kesalahan administrasi, semua sudah dapat diselesaikan sehingga tinggal dua yang belum tuntas berkaitan dengan SOP pengadaan buku. Diakuinya, selama ini memang ada yang bersifat situasional seperti pengadaan spanduk. Sesuai juknis hanya dibolehkan membuat 2 spanduk untuk bebas pungutan di sekolah dan penerimaan peserta didik baru.

Tetapi kenyataannya selama ini banyak even nasional seperti HUT Kemerdekaan RI, Hari Pendidikan Nasional dan even lain yang mengharuskan sekolah memasang spanduk.

Sementara Ketua Koordinator Panja, Wandira Adi mengatakan, sesuai ketentuan pasal 21 undang undang nomen 15 tahun 2014 diamanatkan kepada DPRD untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. (ira)