INDONESIA menjadi observer FATF memiliki arti penting, mengingat FATF adalah suatu forum kerja sama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional. Untuk itu Indonesia berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional.

Nilai positif Indonesia antara lain adalah kemajuan signifikan dalam aspek regulasi, koordinasi dan implementasi dalam rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal. Kemajuan Indonesia dinilai signifikan karena telah memiliki regulasi yang memadai terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta ketentuan mengenai proliferasi senjata pemusnah massal.

Kepala Grup Surveilans KLU dan Moneter Zulfan Nukman menyampaikan sangat besar peran penyelenggara KUPVA BB atau masyarakat kenal dengan money changer (MC) dalam mendukung Indonesia sebagai anggota FATF.

“Dapat kami informasikan bahwa pada acara tahunan Asia Pacific Group (APG) on Money Laundering yang diselenggarakan di Kathmandu, Nepal pada 21 smapai dengan 27 Juli 2018, FATF telah menerima dan mengesahkan laporan atau MER Indonesia serta MER Indonesia tersebut dinilai Sangat Memadai,” katanya.

MER itu sendiri merupakan laporan yang memuat hasil penilaian kepatuhan dan efektivitas rezim APU dan PPT Indonesia berdasarkan standar internasional yang dikeluarkan FATF (FATF Recommendations). Hal ini tentu perlu terus didukung oleh industri keuangan di dalam negeri, termasuk keberhasilan industri KUPVA BB dalam menaati dan mengimplementasikan ketentuan APU dan PPT dalam kegiatan operasionalnya. Harapannya dapat makin mendukung upaya Indonesia untuk menjadi anggota (member) FATF dari status saat ini yang masih menjadi observer FATF.

Menurutnya untuk menjadi anggota FATF sepenuhnya, maka pada 2019, pihaknya mengimbau kepada seluruh penyelenggara KUPVA BB, khususnya yang berada di Bali, untuk mempersiapkan diri sebaiknya-baiknya.

“MC di Bali harus siap, mengingat terdapat kemungkinan assossor FATF akan melakukan visit ke Bali pada saat dilakukan MER pada 2019 dan beberapa penyelenggara KUPVA BB di Bali akan dijadikan sampel oleh assessor dari FATF,” tegasnya.

Ia pun menyadari tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang menjadi tidak ringan. Di satu sisi, penyelenggara KUPVA BB sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung perkembangan pasar valuta asing dengan tuntutan untuk selalu menciptakan iklim yang kondusif, khususnya dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat luas.

Di sisi lain, jasa pelayanan penyelenggara KUPVA BB juga menghadapi risiko rentan untuk digunakan sebagai sarana dalam berbagai modus kejahatan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, narkoba dan korupsi.

“Untuk itu, pemahaman terhadap ketentuan APU dan PPT di samping ketentuan yang mengatur kegiatan operasional KUPVA BB menjadi sangat penting sehingga terdapat keseimbangan antara upaya mengendalikan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, narkoba, dan korupsi, dengan upaya untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional,” paparnya.

Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas terhadap Industri KUPVA BB sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang terus berupaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, antara lain mengeluarkan PBI terhadap industri KUPVA BB. Hal ini dilakukan dalam rangka agar industri KUPVA BB dalam menjalankan kegitan usahanya akan memenuhi standar-standar internasional

Ia pun menyampaikan, jumlah penyelenggara KUPVA BB berizin di seluruh Indonesia sampai dengan akhir Oktober 2018 berjumlah kurang lebih 1.127. “Bali sendiri merupakan salah satu sentra utama kegiatan penukaran valuta asing,” imbuhnya.

Hal tersebut dapat diliihat dari jumlah penyelenggara KUPVA BB di Bali yang mencapai 121 penyelenggara dengan jumlah kantor cabang 511, sehingga secara total terdapat 632 kantor penyelenggara KUPVA BB berizin yang melakukan kegiatan usaha penukaran uang di wilayah Bali.

Sementara berdasarkan data transaksi triwulan III 2018 tercatat rata-rata volume transaksi jual dan beli bulanan dari seluruh kantor pusat penyelenggara KUPVA BB yang berada di Bali mencapai Rp3,47 triliun atau 9,93 persen terhadap rata-rata volume transaksi nasional yang mencapai Rp34,93 triliun per bulan.

Gubenur Bali I Wayan Koster mengatakan, pesatnya pertumbuhan MC di Bali memiliki peran yang cukup strategis dan positif, khususnya dalam pengembangan pasar domestik. Seiring dengan pertumbuhan tersebut persoalan baru pun yaitu terhadap tumbuhnya MC tanpa izin alias ilegal. Kondisi ini tentu sangat memperihatinkan mengingat dampak yang ditimbulkan, di samping persoalan sosial kemasyarakatan juga dapat dijadikan tempat mentransfer dana guna menghindari tindak pida pencucian uang.

“Karena dampak yang ditimbulkan dari keberadaan MC ilegal, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan perhatian dan penanganan yang lebih serius,” katanya.

Ia berharap peran BI dan OJK untuk lebih serius dan tegas dalam menanggulangi permasalahan tersebut, karena hal itu sudah sangat meresahkan dan dalam jangka panjang akan dapat mengancam eksistensi pariwisata Bali. (dik)