Sekda Karangasem Terancam Telat Setor RAPBD 2019

Amlapura (Bisnis Bali) – Saran DPRD Karangasem,  untuk mempercepat penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 sudah lewat tujuh hari sejak Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perencanaan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati, Selasa (6/11) lalu. Pihak DPRD Karangasem mengkhawatirkan, nasibnya sama seperti APBD Perubahan yang terlambat dan akhirnya tak ada kesepakatan sehingga tak ada APBD-P 2018.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi, dua hari lalu di Karangasem. Menurut Sumardi, saat ketok palu dan penandatanganan KUA/PPAS  APBD 2019 di DPRD Karangasem, Selasa (6/11) lalu, pihaknya menyarankan paling lambat rancangan APBD induk 2019 dikirim ke Setwan DPRD Karangasem tujuh hari setelah itu.

Artinya, pada Selasa (13/11) RAPBD dan nota keuangan APBD 2019 sudah harus diserahkanke DPRD. Rencananya saat itu, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD segera menyusun jadual rapat-rapat dan atau sidang paripurna membahas RAPBD itu, sehingga cukup waktu melakukan pembahasan.

Namun, pihaknya menyayangkan hingga Kamis (15/11) ini,belum juga ada tanda-tanda  penyerahan RAPBD 2019 ke Dewan.

‘’Kami sangat mengkhawatirkan Dewan nanti tak ada waktu melakukan pembahasan. Padahal, membahas RAPBD induk, sesuai prosedurnya, paling tidak perlu waktu dua minggu. Ada sidang paripurna Dewan dengan agenda penyerahan RAPBD dan nota keuangan, Bamus menggelar rapat menyusun jadual rapat atau persidangan, sidang mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD, rapat-rapat pembahasan yang memakan waktu beberapa hari, barulah penyampaikan pemandangan umum akhir fraksi-fraksi dan seterusnya. Jangan Dewan disodori RAPBD lalu saat itu disuruh mengesahkan. Kalau terlambat pembahasannya atau pengesahannya, jangan lagi pihak eksekutif memelintir informasi ke masyarakat, seolah-olah DPRD yang lambat atau dikatakan tak mau membahas RAPBD itu,’’ paparnya.

Menurut ketentuan, pengesahan RAPBD menjadi Perda APBD paling lambat pada akhir November atau sebulan sebelum masa berlaku APBD itu. Karena berikutnya, APBD itu harus diverifikasi di pemerintahan atas.

‘’Agar pembahasan RAPBD itu berjalan baik dan sesuai prosedur yang berlaku, seharusnya penyerahan RAPBD itu lebih cepat, tak menjelang hari-hari terakhir batas waktunya. Tujuannya, agar aspirasi rakyat juga bisa diperjuangkan Dewan dan diakomodir dalam rapat-rapat pembahasan RAPBD itu,’’ tambahnya.

Di lain pihak, Sekda Karangasem Gede Adnya Mulyadi mengatakan, pihaknya minta waktu satu atau dua hari sejak Selasa lalu. Menurutnya, RAPBD itu masih disusun dan masih ada pergeseran, terkait sumber anggaran yang baru masuk. ‘’Pasti secepatnya akan kita sampaikan kepada DPRD Karangasem, tetapi tunggu satu dua hari ini,’’ katanya, dua hari lalu. (bud)