Realisasi KPR BTN Capai Rp565 M

Mangupura (Bisnis Bali) – Kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan nonsubsidi di Bali pada 2018 ini masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Itu terlihat dari realisasi penyaluran KPR  Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Denpasar hingga Oktober 2018 mencapai Rp565.604.574.000 atau mencapai 2.667 unit.

Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Denpasar Harman Soesanto di Nusa Dua, Rabu (14/11) kemarin mengatakan, dari realisasi penyaluran kredit untuk perumahan hingga Oktober 2018, KPR subsidi masih tertinggi yaitu mencapai Rp 225.325.509.000 atau menembus 1.707 unit. Selanjutnya, KPR nonsubsidi mencapai Rp224.759.904.426 dengan 960 unit.

Penyaluran kredit properti tersebut lebih tinggi bila dibandingkam realisasi KPR BTN posisi Januari sampai dengan Oktober 2017. Total penyaluran KPR di Bali hingga Oktober 2017 mencapai Rp553.401.327.000 dengan 2.330 unit. Itu terbagi untuk KPR subsidi Rp 156.279.474.000 atau 1.244 unit dan KPR nonsubsidi Rp 397.121.853.000 dengan 1.086 unit.

“Dibandingkan Oktober 2017, realisasi penyaluran KPR subsidi 2018 mencapai 87 persen,” katanya.

Target KPR subsidi di Pulau Dewata pada 2018 mencapai 2.400 unit atau senilai Rp320 miliar. Ia optimistis target yang ditetapkan bisa terwujud mengingat pasar Bali masih potensial dan karakter nasabah sangat baik yaitu tepat waktu dalam membayar. Terlihat dari risiko kredit bermasalah (NPL) KPR masih sangat kecil.

Potensi pembiayaan KPR subsidi di Bali diakui Harman yaitu dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pembiayaan KPR subsidi FLPP dengan kisaran Rp148,5 juta paling banyak terserap di Kabupaten Buleleng yang mencapai kurang lebih 70 persen dari daerah lainnya seperti Tabanan, Negara maupun Karangasem.

Segmen pasar KPR FLPP yaitu dari pekerja swasta di sektor pariwisata dengan maksimal pengahsilan pemohon Rp 4 juta per bulan, termasuk pula dari kalangan TNI/Polri maupun pekerja sektor informal lainnya.

“Fokus kami kini ke daerah Buleleng meski peluang pembiayaan KPR FLPP terbuka lebar pula di Klungkung,” ujarnya.

“Kami melihat peluangnya masih besar karena permintaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap tumbuh dan terdorong oleh kebijakan Bank Indonesia terkait relaksasi rasio kredit terhadap nilai agunan atau Loan to Value (LTV).” (dik)