Hukum Adat dan Hukum Negara Saling Dukung

Denpasar (Bisnis Bali) – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Polda Bali di sejumlah tempat wisata yang dikelola desa pakraman belum lama ini mulai menemui jalan keluar. Setelah, DPRD Bali melaksanakan jajak pendapat dengan Majelis Utama Desa Pakraman, serta sejumlah organisasi pemuda dan mahasiswa pada Selasa (13/11) lalu.

Pertemuan tersebut menyepakati tim saber pungli Polda Bali tak akan masuk ke ranah adat. Sementara, desa adat diharapkan dapat memperbaiki hukum adat, baik berupa pararem maupun awig-awig, kemudian dilegalkan oleh bupati atau walikota.

Hasil pertemuan tersebut sejalan dengan pemikiran akademisi Universitas Warmadewa, Prof. Dr. I Made Suwitra, SH, MH. Dikatakan, antara hukum adat dan hukum negara hendaknya tidak harus dibenturkan.

“Kita harus melihat dari konsep koeksistensi atau hidup berdampingan secara damai dan harmonis, antara hukum negara  dengan hukum adat. Karena keberadaan desa adat justru mendapat tempat di hukum negara, sehingga hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum negara,” ucap Guru besar Unwar tersebut di Gedung Pascasarjana Unwar.

Dalam tiap pembuatan awig-awig maupun pararem hendaknya harus dilaporkan ke kabupaten/kota. Awig-awig maupun pararem sebelum diberlakukan harus tercatat di kabupaten. “Ini harusnya menjadi koreski dari tim kabupaten, bilamana ada aturan atau pasal-pasalnya yang bertentangan dengan hukum negara karena selama ini, pararem  belum sempat dikoreksi. Tapi kita tidak boleh saling menyalahkan dan semua orang harus patuh pada hukum, baik adat dan hukum negara,” tandas Kepala Lembaga Penelitian Unwar tersebut.

Ke depan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) dapat mengambil peran lebih luas dalam hal pembinaan, khususnya dalam konteks penyuratan pararem maupun awig-awig. “Itu yang saya maksud koeksistensi, sehingga tidak akan muncul masalah, yang menjadi masalah saat ini kan karena isi pararem ada yang tidak sesuai dengan hukum negara, peraturan daerah maupun hukum yang lebih tinggi,” tukasnya.

Pararem memang harus mengikuti hukum negara dan tidak akan ada lagi permasalahan. “Saat ini juga perlu adanya norma melalui kerjasama yang jelas, sehingga ketika diperhatikan dengan otonominya, dengan pararem-nya (desa adat) bisa mencetak karcis sendiri. Apa ada kewenangan mencetak karcis sendiri? Ini harus jelas. Baik itu karcis parkir maupun retribusi pariwisata,” katanya.

Sementara pemerintah kabupaten/kota, penegak hukum, dan prajuru adat hendaknya secara intens melakukan pertemuan-pertemuan untuk mensosialisasikan hal tersebut. Melalui ruang-ruang diskusi akan ada pembahasan, meminimalisir terjadinya ketimpangan komunikasi.

“Tim Saber Pungli  juga seyogyanya melakukan sosialisasi sesuai dengan fungsi masing-masing. Tim ini, ada kan agar kehidupan masyarakat aman dan nyaman, bukan berupaya melemahkan,” katanya mengakhiri perbincangan. (pur)