Denpasar (Bisnis Bali) – Kredit bermasalah (NPL) bank perkreditan rakyat (BPR) masih di atas rata-rata 5 persen. Ketua DPK Perbarindo Kota Denpasar, Made Sumardhana Jumat (9/11) mengatakan tangani NPL BPR bisa meminimalkan risiko kredit. NPL di atas 5 persen BPR wajib meminimalkan risiko kredit. Ini dilakukan dengan pendekatan kepada debitur yang bermasalah.

Ia menjelaskan nasabah denitur  bermasalah pembayaran iuran kredit mesti diberikan pembinaan. Ini akan memudahkan debitur menemukan jalan keluar.  Komisaris BPR Pasar Umum memaparkan debitur yang betul-betul tidak mampu membayar angsuran kredit sudah bisa dikatakan macet. Ini bisa ditindaklanjuti dengan penjualan aset.

Menurutnya, ketika nasabah dikatorikan masih mampu membayar angsuran kredit BPR wajib memberikan kemudahan. Ini diantaranya  penjadwalan ulang kredit.  Langlah alternatif lain, debitur diberikan evaluasi suku bunga. Langkah terakhir baru dilakukan penjualan aset.

Sumardhan meyakinkan hasil penjualam aset digunakan menutupi sisa kredit terlebih dahulu.Solusi ini diambil sehingga jumlah hutang nasabah tidak semakin membesar.  Dirut BPR Kanti, Arya Amitaba meyakinkan kredit bermasalah atau Non Performing Loan

(NPL) yang mengakibatkan terganggunya likuiditas perbankan itu sendiri. Dengan adanya permasalahan kredit perbankan mengalami default risk akibat ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman kredit yang diterimanya dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Ketua DPK Perbarindo Kabupaten Gianyar, Made Suarja mengatakan NPL BPR sentuh 8 persen mengartikan kondisi ekonomi belum pulih. Kondisi berbagai sektor ekonomi belum semuanya pulih. Ini terutama sektor properti sebagai penyumbang kontribusi terbesar NPL sektor perbankan khususnya di BPR.  (kup)