Perlu Standar Upah untuk Regenerasi SDM

Denpasar (Bisnis Bali) – Regerasi SDM menjadi salah satu kendala yang dihadapi industri tenun saat ini, sehingga memberi hambatan dalam produksi ditengah mulai meningkatnya permintaan. Dalam upaya menyelesaikan permasalah tersebut standar pemberian upah menjadi salah satu solusi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Provinsi Bali, I Putu Astawa, saat ditemui, Jumat (9/11) kemarin. Menurutnya, pemberian upah harus memiliki standar untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menenun terutama bagi generasi muda.

“Setidaknya pelaku industri bisa memberikan upah minimun kepada karyawan, sehingga mereka memiliki kepastian penghasilan. Dan mereka (penenun) akan mau bekerja dengan maksimal,” ujarnya.

Menjaga hubungan yang baik antara industri dengan pekerja memang sangat penting dilakukan untuk sebuah usaha yang berkelanjutan. Hal tersebut yang mulai harus diperahtikan oleh pelaku industri. Pelaku usaha dikatakannya bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan pekerja.

“Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan standar upah minum dan bila perlu bonus dalam situasi tertentu. Jika penggajian masih dibawah UMK, tentu masyarakat akan berpikir untuk memilih pekerjaan tersebut,” terangnya.

Disinggung soal pelatihan terhadap generasi muda, dia mengatakan, hal tersebut sudah sering dilakukan. Tidak hanya oleh pihak Disdagprin, namun juga dengan instansi lainnya seperti pemerintah daerah baik kota ataupun kabupaten. Namun menurutnya cara itu belum menjadi solusi, dimana generasi muda belum memiliki keinginan untuk menenun. Dengan itu, standar pemberian upah yang harus diperhatikan, karena kemampuan yang dimiliki generasi muda akan percuma jika tidak dibarengi dengan keinginan.

Dia menambahkan, seiring promosi yang dilakukan pemerintah, terutama penerapan peraturan berbusana adat bagi setiap instansi pemerintahan ataupun swasta, memberikan peluang yang besar bagi pelaku indsutri kain tenun di Bali. Namun beberapa hal yang harus diperhatian untuk mampu menangkap peluang tersebut dan membangun kriya sandang yang berkelanjutan.

Di antaranya bahan baku, SDM yang berkompeten, pasar serta inovasi. “Kami salut dengan komitmen Ibu Gubernur yang menerapkan peraturan berbusana tersebut. Hal itu akan mampu meningkatkan gaung kain tenun Bali termasuk juga meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kain Bali,” imbuhnya.  (wid)