PAD Karangasem 2019 Ditarget Rp275 M

Amlapura (Bisnis Bali) – Pendapatan asli daerah (PAD) Karangasem pada 2019 ditargetkan naik menjadi Rp 275 miliar. Kenaikan PAD sebesar Rp32 miliar ini, karena pembangunan di Karangasem memerlukan banyak anggaran.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi, Selasa (6/11) di Karangasem, usai sidang paripurna tentang keputusan kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA)/Plafon Anggaran Sementara (PPAS).  Pria asal Desa Sibetan itu mengaku yakin, Bupati Karangasem didukung DPRD mampu meraih target pemungutan PAD sebesar itu.

Menurutnya, pihaknya di DPRD memiliki tanggungjawab juga untuk mengawal dan melakukan pengawasan. ‘’Mudah-mudahan target PAD sebesar Rp 275 miliar itu tercapai, bahkan bisa terlampaui.  Sebab, masih banyak yang perlu didanai,’’ katanya.

Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri menyampaikan, semula pihaknya mentargetkan PAD turun dari Rp234 miliar menjadi Rp226 miliar. Namun, dengan penandatanganan fakta integritas, pihaknya dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) target PAD dinaikkan sebesar Rp2 miliar. Dengan adanya legal opinion (LO) mengisi kekosongan hukum Perda mengenai tak adanya pembatasan ketinggian eksploitasi galian C, pihaknya menerbitkan SK Bupati tentang diskresi menerbitkan izin pemanfaatan ruang (IPR) dan rekomendasi UKL/UPL.

Usaha galian C yang banyak tak berizin dan tak bisa dipungut pajaknya selama ini, akan bisa dipungut.  Dengan meningkatnya pajak galian C, diyakini PAD akan meningkat. Eksekutif menaikan target PAD menjadi Rp253 miliar. Target tersebut sedikit lebih tinggi dari target pada rencana jangka panjang dan menengah pembangunan daerah (RJPMD) yang hanya Rp 251 miliar.

Namun, rekomendasi badan anggaran (Banggar) DPRD Karangasem mentargetkan PAD Rp 275 miliar. ‘’Target ini harus dipertanggungjawabkan bersama. Saya sangat mengapresiasi semangat dari pihak legislatif,’’ katanya.

Dengan target yang cukup tinggi itu, Mas Sumatri mengaku optimis tercapai. Dasarnya, diskresi tentang pemberian izin usaha galian C, mengisi belum adanya Perda  RTRW Karangasem yang baru, yang memungkinkan pengusaha galian C bisa mengurus izinnya, sehingga transaksi galian C bisa dipungut pajaknya. Segera melaksanakan  perubahan Perda N0 16 tahun 2018  tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Di mana di antaranya ada peningkatan retribusi per objek dari Rp10 ribu menjadi Rp30 ribu, serta pengeluaran izin bersyarat.

Semua bangunan hotel dan restoran yang selama ini tak berizin, baik yang tak melanggar atau pun melanggar, seperti melanggar sempadan pantai  diwajibkan mencari izin.  ‘’Nantinya kalau ada usaha tak berizin, investornya tak mau mengurus izin, kita akan eksekusi. Sebab, kita sudah memberi tahu mereka agar mengurus izinnya,’’ tandasnya. (bud)