RDPT dan Obligasi Daerah jadi Sumber Alternatif Pendanaan

Mangupura (Bisnis Bali) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai reksa dana penyertaan terbatas dan obligasi korporasi bertumbuh secara positif setiap tahunnya. Itu menandakan pasar modal berpotensi menjadi sumber pendanaan alternatif bagi sektor riil termasuk sektor infrastruktur di Indonesia.

“Selain itu, potensi tersebut dapat pula digali oleh pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah dalam membangun di daerah masing-masing,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Hoesen di Kuta, Kamis (1/11).

Kepala Bagian Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan OJK Yustinus Irwan menjelaskan, OJK terus mendorong pemanfaatan obligasi daerah oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. “Pada 2017, OJK telah menerbitkan paket peraturan terkait mekanisme penawaran umum obligasi daerah di pasar modal, yang mencakup terkait standar keterbukaan informasi, standar kualitas informasi, serta mekanisme dan tata cara penawaran umum,” tegasnya.

Dengan diterbitkan peraturan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan alternatif pembangunan di masing-masing daerah.

Sementara itu Kepala Bagian Pendaftaran Produk Pengelolaan Investasi Pudjo Damaryono mengatakan, memanfaatkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan obligasi daerah sebagai sumber alternatif pendanaan dalam rangka menumbuhkan sektor riil dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah Bali dan sekitarnya.

RDPT sebagaimana diatur dalam POJK nomor 37/POJK.04/2014, merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari investor profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi kepada efek berbasis sektor riil.

Keunggulan skema RDPT yaitu sumber pembiayaan dengan nilai yang besar, tidak adanya cicilan pokok, tidak diperlukan jaminan sepanjang mendapatkan peringkat investment grade, struktur pembiayaan fleksibel, serta adanya insentif perpajakan bunga obligasi bagi investor.

RDPT tersebut telah berhasil membiayai beberapa proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan Sky Train di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang mencapai Rp 315 miliar. Adapula pembangunan ruas jalan tol Semarang-Batang, Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono Rp3 triliun dan ruas jalan tol Kanci, Pasuruan-Probolinggo dan Pejagan-Pemalang Rp 5 triliun. Termasuk pembangunan beberapa hotel di Klungkung dan Nusa Dua Bali dengan total pembiayaan Rp150 miliar. (dik)