PAD Karangasem Hilang Rp50 M Akibat Galian C tak Berizin

Amlapura (Bisnis Bali) – Seluruh usaha galian C yang beroperasi tetapi tak berizin di Karangasem, tak dipungut pajak. Akibatnya, sekitar Rp50 miliar setahun pendapatan asli daerah (PAD) Karangasem hilang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karangasem I Wayan Putu Laba Erawan, Kamis (1/11) saat sosialisasi pengajuan izin usaha pertambangan bantuan bukan logal (galian C) di Karangasem.

Sementara itu, Sekda Karangasem  Gede Adnya Mulyadi  menyampaikan, sehari sekitar 1.500 truk  dari usaha galian C yang tak bisa dipungut pajaknya. Selama ini, berdasarkan peraturan daerah, pajak galian C ditetapkan Rp75 ribu per meter kubik.

Sebelumnya ada temuan, Pemkab tak bisa memungut pajak dari transaksi usaha yang tak berizin. Akhirnya sekitar dua tahun, pihak Pemkab Karangasem tak berani memungut pajak dari usaha galian C yang tak berizin itu.

Menurut Sekda, keadaan itu tak boleh dibiarkan lebih lama lagi. Bupati Karangasem memohon legal opinion (LO)  kepada Kejari Karangasem. Karena dari UU Tentang Pengelolaan  Bantuan dan Logam sampai turunannya yaknI perda RTRW Pemprov Bali sudah tak mencantumkan batas ketinggian mengenai penggalian tambang, akhirnya berdasarkan LO dari Kejaksaan, Bupati Karangasem menerbitkan instruksi Bupati Karangasem N0 2 tahun 2018.

Dalam rangka permohonan izin usaha galian C ke Pemprov Bali, organisasi perangkat daerah di Karangasem, sudah bisa menerbitkan rekomendasi atau izin, seperti izin pemanfataan ruang (IPR) atau pun izin lainnya. ‘’Nantinya kalau usaha galian C itu sudah berizin, pajaknya dibayar, kita harapkan PAD di Karangasem meningkat,’’ kata Adnya Mulyadi.

Kepala DPMTSP Karangasem, Laba Erawan mempersilahkan para pengusaha galian C yang selama ini tidak bisa mengajukan izin karena terkendala batas ketinggian maksimal sampai 500 meter di atas permukaan laut, dipersilahkan mengurus atau mengajukan izin. Sementara, pejabat Dinas Energi Sumber Daya Mineral Pemprov Bali, Wiratma mengatakan, pengajuan izin hendaknya disertai dengan laporan kegiatan sebelumnya. Misalnya, dulu mengajukan izin penggalian empat hektar, kondisi terkini dibuat petanya, seberapa luas dan tinggal berapa potensi galian yang ada saat ini.

Di lain pihak, Kajari Amlapura yang diwakili Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Helmy Hidayat mengampaikan, pihaknya mengkaji saat ada pengajuan permohonan LO dari pihak pemkab karangasem. Ternyata diketahui PAD Karangasem terendah di Bali. Sementara, ada ekspolitasi alam berupa galian C yang tanpa izin.

Sementara itu, kalangan pengusaha galian C khususnya dari Kecamatan Selat, tampak menyambut gembira kebijakan Pemkab Karangasem itu, yang kini tak membatasi usaha galian C dengan ketinggian. Namun,  soal tidak boleh melakukan penggalian di dekat fasilitas umum seperti di tepi jalan raya, di dekat tempat ibadah atau pura serta pemukiman penduduk dan di dekat hutan lindung tetap diperlakukan sesuai peta pemanfaatan ruang yang boleh digunakan untuk penggalian. (bud)