BPR - Pelatihan penanganan kredit bermasalah sehingga BPR menjadi sehat kuat dan berseri.

Denpasar (Bisnis Bali)  – Kredit bermasalah (NPL) di bank perkreditan rakyat (BPR) Bali terus merangkak naik hingga Agustus 2018, menyentuh angka rata-rata 9 persen. Ketua DPK Perbarindo Denpasar, Made Sumardhana di sela-sela pelatihan penanganan NPL BPR di Denpasar Jumat (26/10) mengatakan, SDM BPR diminta ingatkan debitur untuk membayar angsuran kredit sebelum jatuh tempo.

NPL BPR  masih sebagian kecil yang berada di bawah angka 5 persen. Sebagaian NPL BPR di Denpasar berada di atas 5 persen.  Ia menjelaskan peningkatan NPL BPR diakibatkan banyak faktor. Salah satunya perlambatan ekonomi secara global berimbas pada ekonomi Indonesia dan ekonomi Bali.

Melihat tingginya angka NPL tersebut DPK Perbarindo Denpasar menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan  pelatihan dalam penanganan kredit bermasalah. Melalui pelatihan ini diharapkan BPR bisa meminimalis risiko yang ada akibat nasibah tidak lancar membayar angsuran kredit.

Ditegaskannya, melalui pendidikan dan pelatihan penanganan kredit bermasalah BPR bisa menjadi sehat, kuat dan berseri. BPR mesti memecahkan kredit bermasalah sehingga besaran NPL bisa ditekan menjadi di bawah 5 persen.

Debitur yang telat membayar angsuran kredit sudah di katagorikan debitur tidak sehat. SDM BPR didorong terus mengingatkan debitur untuk membayar angsuran kredit sebelum jatuh tempo.

Made Sumardhana yakin SDM BPR mampu mengejar pembayaran kredit BPR sebelum jatuh tempo. Dengan trik-trik dan diskusi melalui pelatihan BPR di Denpasar khususnya bisa bersama menurunkan angka NPL.

Direktur Utama BPR Lestari, Pribadi Budiono mengatakan rata rata NPL BPR di Bali per Agustua 2018 sudah menyentuh angka 9 persen.  Rata -rata NPL BPR di Indonesia menyentuh angka 7 persen.  Tunggakan debitur 1-3 bulan mesti ditangani dengan membuat  paradigma baru mengenai UMKM. Pembenahan paradigma akan diikuti perubahan pola pikir dan perubahan prilaku SDM BPR dalam melayani debitur BPR yang didominasi kalangan UMKM.

Pribadi Budiono menambahkan standar NPL mesti diturunkan dari 8 persen menjadi 3 persen. Dengan penurunan standar NPL BPR, SDM BPR akan terdorong selalu untuk selalu mengingàtkan nasabah BPR membayar angauran kredit tidak melewati waktu jatuh tempo kredit. (kup)