Sektor Perbankan Terimbas Pelemahan Rupiah

Denpasar (Bisnis Bali) – Nilai tukar rupiah yang masih rendah terhadap dolar AS akan berimbas pada kinerja perbankan. Walaupun kondisi perbankan sampai saat ini masih kuat, ke depannya bila rupiah terus terdepresiasi akan terpapar pula pada sektor perbankan.

Pemerhati perbankan, Dr. Yudhawan mengatakan, bila melihat pergerakan dolar AS yang kini menyentuh Rp15.200 tentu pengaruhnya tidak hanya ke pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) namun juga mempengaruhi kinerja perbankan.

“Kinerja perbankan memang diyakini masih kuat dan ada anggapan likuiditas tidak ketat, namun tetap harus melakukan antisipasi karena sejumlah faktor eksternal di antaranya kenaikan suku bunga Federal Reserve AS, perang dagang AS-China dan kenaikan harga minyak masih akan memberikan pengaruh,” katanya.

Ia menilai, bila perbankan tidak melakukan antisipasi ada peluang terpapar pelemahan rupiah yang sudah terjadi sepanjang 2018. Kondisi ini tidak bisa dihindari, apalagi rupiah terus bergerak melemah.

“Bank pasti ikut terpengaruh terutama dalam pembiayaan kredit,” jelasnya.

Ia berharap Bank Indonesia terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah serta mengintervensi di pasar. Pelemahan rupiah terus berlanjut karena minim sentimen dari masih terpengaruh ketidakpastian di global yang terus berlanjut, seperti rencana kenaikan suku bunga bank sentral AS atau fed fund rate. Karenanya ia berharap BI dan pemerintah jangan membiarkan nilai tukar rupiah yang menurun ini.

Hal sama dirasakan pemerhati perbankan IB Kade Perdana. Mantan Dirut Bank Sinar ini menilai, pengaruh nyata pelemahan rupiah terhadap sektor perbankan, bisa dilihat dari suku bunga yang diterapkan masih tergolong tinggi. Suku bunga yang tinggi tentu membuat daya beli masyarakat yang makin rendah. Belum lagi kondisi ekonomi saat ini di mana pelaku usaha dalam meningkatkan kegiatan operasional memerlukan sumber modal dari perbankan.

“Tanpa dukungan perbankan, pelaku usaha maupun investordalam negeri susah untuk meningkatkan jumlah investasinya,” paparnya.

Untuk itu peran pemerintah dan otoritas dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperlukan agar perbankan bisa memberikan kelonggaran pemberian kredit melalui penurunan suku bunga.

Bila suku bunga turun, berarti pelaku usaha bisa menjalankan kegiatan bisnisnya. “Tetapi kembali lagi, suku bunga acuan BI masih tinggi 5,75 persen sehingga perbankan kini menerapkan kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk mencegah terjadinya kredit macet. Di sinilah perbankan akan terpengaruh,” ucapnya. (dik)