I Made Subur, Fasilitasi Terbentuknya BUMDes

KEPALA DPMD Kabupaten Buleleng, I Made Subur, SH memaprkan seluruh desa yang ada di Kabupaten Buleleng saat ini belum semua memiliki Bahan Usaha Milik Desa (Bumdes). Tercatat baru ada 108 Bumdes dari 129 desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Oleh karena ini saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sedang menggenjot peningkatan jumlah Bumdes dan pada tahun 2019 seluruh desa diwajibkan untuk memiliki Bumdes.

Made Subur menjelaskan pihaknya telah memfasilitasi persiapan terbentuknya Bumdes di beberapa desa. Desa yang belum mempunyai Bumdes memang sudah memiliki rencana mendirikan Bumdes pada 2019. “Tercatat baru 108 desa dari 129 desa yang memiliki bumdes. Sisanya memang merencanakan untuk memiliki bumdes pada tahun 2019,” jelasnya.

Ada beberapa mekanisme yang harus dilalui dalam pembentukan bumdes tersebut. Kajian dan juga kebutuhan akan penyertaan modal harus dilakukan pertama kali. Karena itu, calon pengurus bumdes harus diseleksi. Jangan sampai pengurus bumdes asal main comot dan tidak memiliki keterampilan.

“Karena ini pengalaman. Pemilihan pengurus Bumdes hanya didasari atas faktor kedekatan. Pengurus bumdes harus memiliki jiwa entrepreneurship,” ujarnya.

Terkait kredit macet di BUMdes, mantan kepala pelaksana BPBD ini mengatakan dalam dana desa ada Program Padat Karya Tunai (PKT). Orang-orang yang tersangkut kredit macet di bumdes, desa diinstruksikan untuk menginventarisirnya serta mengikutkannya dalam program PKT tersebut. Dengan ikut serta dalam PKT, orang-orang tersebut akan menerima upah sebesar Rp85 ribu per hari ketika mereka bekerja dan utang mereka di bumdes akan dibebankan ke upah tersebut sebesar 50 persen.

“Saya sudah instruksikan untuk mengikutkan mereka di program PKT agar utangnya di bumdes bisa dibebankan sebesar 50 persen dari upah yang diterima di PKT tersebut,” pungkas Made Subur. (ira)