UU Dinilai Perkoperasian perlu Dirubah

Denpasar (Bisnis Bali) –¬†Penipuan berkedok koperasi sudah kerap terjadi, hal tersebut tentunya dapat menjadi preseden buruk bagi citra koperasi. Bila hal ini tak mendapat perhatian serius pemerintah, kejadian serupa akan terulang lagi.

Anggota Lemkaji MPR, Wayan Sudiarta mengatakan, melihat perkembangan kasus koperasi bodong tersebut ia beranggapan pemerintah terlambat hadir untuk melindungi masyarakat. “Kasus ini saya harap yang terakhir kalinya. Tapi bagaimana akhir dari kasus ini tergantung pada DPR, OJK, dan aparat lainnya,” ucap kuasa hukum ratusan korban koperasi bodong tersebut.

Pria asal Desa Pidpid, Kabupaten Karangasem tersebut mengatakan kalau OJK masuk angin, kasus serupa akan terulang lagi. Kalau kasus tersebut tak dibongkar sampai ke akar-akarnya, kasus berikutnya akan muncul. Berarti ada mafia di belakangnya karena kasus serupa berulang-ulang terjadi, dengan modus mirip.

“Saya rasa negara terlambat hadir dalam kasus tersebut. Kenapa OJK mau lepas tangan karena dianggap itu adalah koperasi dan bukan kewenangannya, terus dinas koperasi juga tidak mau bertanggung jawab karena itu tidak berizin jadi memang tak berada dalam pengawasan,” tukasnya.

Bila semua lembaga pemerintah terkait lepas tangan, lalu siapa yang akan melindungi masyarakat. “Udah tahu itu pakai nama – nama koperasi, harusnya kan dia ditindak, kenapa diam, kalau advokat ada undang – undangnya, kalau seorang yang ngaku-ngaku advokat padahal dia bukan advokat itu pidana. Nah sekarang dia ngaku-ngaku koperasi tapi tidak memenuhi syarat koperasi, kenapa dibiarkan itu,” tanya Sudirta lantang.

Bila hal tersebut tak diatur dalam undang-undang, berarti UU-nya harus dirubah. “Kita harus segera merubah UU perkoperasian kalau melihat celah seperti ini. Kedepannya pasti akan terulang lagi dan akan ada lebih banyak korban lagi,” tandasnya.

Melihat banyak kejanggalan yang terjadi dalam kasus koperasi bongong tersebut. Terutama begitu mudahnya proses pencarian pinjaman dengan nilai yang fantastis dari pihak perbankan rekanan koper bodong. “Coba di logika, orang pinjam uang Rp300 juta saja meski sudah ada agunan sangat sulit dan bertele-tele. Tapi ini pinjaman miliar begitu mudah cair tanpa survei, padahal usaha yang dimiliki cuma usaha kecil, anehnya lagi ada yang mengajukan kredit Rp2 miliar kok bisa cair Rp2,2 miliar,” terangnya.

Pihak kuasa hukum dan korban koperasi bodong tengah menunggu waktu satu bulan seperti yang diputuskan dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Bali. “Kami menunggu satu bulan, kami was – was tapi mudah-mudahan¬† OJK tidak masuk angin dan bisa menyelamatkan para korban koperasi bongong tersebut,” pungkasnya. (pur)