Serapan Anggaran Instansi Vertikal di Karangasem Baru 61 Persen

Amlapura (Bisnis Bali) – Serapan anggaran dari instansi vertikal di Karangasem, hingga awal Oktober ini baru 61 persen. Rendahnya serapan anggaran dari instansi vertikal itu, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, diminta ikut mendorong sehingga serapan anggaran pusat itu bisa lebih cepat.

Harapan itu disampaikan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Denpasar, Dedi Sopandi, Senin (8/10) kemarin di Kantor Bupati Karangasem, saat menyerahkan  predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pemeriksaan anggaran tahun 2017 kepada Bupati Mas Sumatri.

Selain itu, Pemkab Karangasem juga dinilai sudah membantu memberikan data bagi Ditjen Perbendaharaan Negara dalam rangka membuat laporan fiskal. ‘’Yang  bagus dan menonjol di Karangasem, penyerapan dana desa tahun ini sudah terserap 100 persen,’’ papar Dedi Sopandi.

Terkait predikat opini WTP sampai tiga kali berturut-turut, Pemkab Karangasem bakal mendapatkan penghargaan. ‘’WTP merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan dana khusus,’’ katanya.

Di lain pihak, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri mengatakan, pihaknya berupaya terus menggenjot  penyerapan anggaran terutama anggaran dari pusat seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana lainnya yang memungkinkan dialokasikan untuk Karangasem.

Sebab, Karangasem sangat memerlukan uluran tangan pusat untuk membangun. Soalnya, pendapatan asli daerah (PAD) di Karangasem masihs angat kecil, di lain pihak, Karangasem mesti melakukan pemulihan akibat gejolak dan erupsi Gunung Agung di antaranya infrastruktur jalan ke pedesaan di daerah kawasan rawan bencana dekat Gunung Agung yang banyak rusak.

Selain itu, terkait gempa Lombok, kerugian di Karangasem juga sangat besar, selain prasarana umum seperti gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintahan  juga banyak yang rusak berat sampai rusak ringan.

Terkait di Karangasem tak ada pembahasan, kesepakatan  memutuskan APBD perubahan tahun ini, Bupati Mas Sumatri mengaku akan berkonsultasi ke Gubernur Bali dan Kemendagri. Sebab, tak adanya APBDP di Karangasem baru pertama kali terjadi.

‘’Kami akan konsultasi dulu, dan nantinya berencana membuat peraturan kepala daerah, sebagai pengganti APBDP. Mungkin kami akan melakukan pergeseran-pergeseran anggaran dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, sehingga bisa dialokasikan untuk pembiayaan yang perlu atau pun mendesak diperlukan,’’ katanya. (bud)