Kendalikan Inflasi Kepala Daerah perlu Terlibat secara Langsung

Dari kiri ke kanan Kepala BPS Provinsi Bali Ir. Adi Nugroho, Sekprov Bali Drs. Dewa Made Indra, M.Si., Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana.

Denpasar (Bisnis Bali) – Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra sangat mengapresiasi dan memberi penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, kerja sama dan kordinasi semua pihak dalam mengendalikan inflasi di daerah Bali. Hal itu disampaikannya saat membuka High Level Meeting TPID Se-Provinsi Bali dalam rangka Koordinasi Pengendalian Inflasi terkait Penyelenggaraan IMF-WB Annual Meetingdi Inna Bali Hotel.

Lebih jauh Indra menambahkan, pengendalian inflasi harus dimulai dari kebijakan produksi, kebijakan transportasi, manajemen logistik dan intervensi di pasar.  Mengingat mata rantai mulai dari hulu ke hilir, maka tentu tidak cukup kalau pengendalian inflasi itu hanya dilakukan hanya satu institusi, karena perlu mengaitkan dari hulu sampai dengan hilir. Untuk mengaitkan itu, diperlukan leadership yang kuat, maka dari itu struktur TPID perlu diubah.

Indra juga menjelaskan, kalau hanya biro perekonomian atau bagian perekonomian saja yang bekerja, hasilnya pasti tidak akan memuaskan. Maka dari itu, pekerjaan-pekerjaan TPID ke depan perlu dipimpin oleh kepala daerah. Dengan menempatkan kepala daerah sebagai ketua TPID, posisinya akan sangat  kuat. “Karena hanya seorang kepala daerah yang  bisa mengintegrasikan semua institusi yang ada di wilayahnya untuk berkordinasi membangun kesejahtraan masyarakatnya” tambahnya.

Kepala daerah akan bisa mengendalikan seluruh instansi yang terkait dengan mata rantai dari hulu ke hilir yang melibatkan multisektor. Didukung dengan tranportasi untuk mengambil prokduk-produk  yang berada di pegunungan atau bukit-bukit karena tanpa didukung transportasi yang baik, jalan yang baik, modal transportasi yang cukup, sampai di pasar harganya menjadi sangat mahal. Kalau konsumen  datang ke hulu atau tempat asalnya, harga menjadi sangat murah sehingga merugikan petani.

“Tetapi di hulunya perlu juga mendapat perhatian yang lebih besar sehingga produksi bisa cukup dan harga bisa dikendalikan” imbuhnya.

Indra berharap, strukur TPID yang baru ini menjadi makin kuat dan pengendalian inflasi yang baru menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat bisa segera terwujud.

Rapat kali ini juga hadir Wakil Bupati Karangasem, BMKG Wilayah VIII Denpasar, Sekkab Karangasem, Sekkab Tabanan, Sekkab Kota Denpasar dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. (ad 0.420)