Tindakan Tegas Dijatuhkan bagi Koperasi yang tak RAT

Koperasi yang melanggar diharapkan segera ditertibkan. Ini demi pencitraan koperasi yang sehat kepada masyarakat. Maka itu, pemerintah yang memberikan badan hukum koperasi sekaligus sebagai pembina bertanggung jawab terhadap perkembangan koperasi. Jika memang ada koperasi yang melanggar, segera diberikan sanksi sehingga citra koperasi akan terus meroket. Apa saja yang sering dilanggar koperasi?

KOPERASI yang badan hukum (BH)-nya dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI semestinya mempertanggungjawabkan keberlangsungan dan perkembangan koperasi. Jika memang ada koperasi yang membandel dan melanggar aturan, pemerintah wajib menarik kembali BH koperasi bersangkutan. Dengan begitu, pencitraan koperasi tidak dirusak oleh koperasi yang melanggar.

Pemerhati koperasi IB Udayana Putra, S.E., M.M. menegaskan, dalam persaingan unit usaha sekarang ini koperasi mendapat tantangan yang cukup berat, terutama persaingan bisnis yang pelakunya tak hanya pengusaha lokal. Setelah dibukanya pasar bebas tingkat ASEAN, banyak pebisnis kelas besar ikut bersaing. Maka itu unit usaha koperasi sangat membutuhkan manajerial profesional. ”Sudah banyak koperasi dikelola profesional. Namun dibandingkan dengan jumlah keseluruhan di Bali, koperasi yang dikelola profesional baru mencapai di bawah 20 persen. Dengan tumbuh dan berkembang serta mampu koperasi bersaing, saat ini pencitraan koperasi dari masyarakat cukup tinggi. Koperasi sudah mampu mengangkat image sehingga orang bekerja di koperasi tidak merasa rendah diri,” kata Udayana Putra.

Disebutkan, untuk menjaga pencitraan koperasi semestinya dijaga secara internal di koperasi melalui kebijakan ketat pemerintah. Pemerintah lebih bertindak tegas kepada koperasi yang melanggar aturan. Jika dilakukan tindakan tegas maka pencitraan akan makin tinggi. ”Selama ini penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat pada koperasi karena banyak koperasi yang bermasalah. Penyebabnya belum ada tindakan tegas jika ada pelanggaran. Pemerintah masih lemah, belum berani menindak jika ada koperasi yang menyimpang, padahal koperasi bermasalah momok menurunnya kepercayaan masyarakat sekaligus anggota koperasi,” tegasnya.

Pemerhati lainnya, Dr. I Putu Astawa, S.E., M.M. juga berharap tindakan pemerintah tegas terhadap pelaku atau pengelola koperasi yang melanggar aturan. Salah satunya bagi pengurus dan pengelola yang tidak mau melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). Peranan RAT sangat penting, karena RAT merupakan pertanggungjawaban pengelola koperasi kepada pemilik koperasi (anggota). Maka itu, RAT wajib atau harus dilaksanakan. Jika tidak, pemerintah harus tegas, berikan peringatan dan lakukan ancaman. (sta)