Bali Potensial Jadi Incaran Pelaku Kejahatan ”Skimming”

Denpasar (Bisnis Bali) – Sebagai daerah tujuan pariwisata dunia, Bali memiliki potensi jadi incaran bagi tidak kejahatan perbankan melalui teknologi skimming. Bercermin dari kondisi tersebut pihak berwenang, baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didesak untuk segera membuat aturan yang berlapis guna menghindari keresahan sekaligus ketidakpercayaan konsumen atau nasabah kepada lembaga keuangan perbankan sekarang ini.

“Hingga saat ini memang belum ada laporan dari konsumen atau nasabah yang menjadi korban skimming. Namun, beberapa hari yang lalu sempat ada yang berkonsultasi secara langsung terkait bagaimana payung hukum jika nasabah atau konsumen mengalami atau menjadi korban skimming,” tutur Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Bali, Putu Armaya, di Denpasar Rabu (21/3) kemarin.

Menurutnya, maraknya kasus skimming di daerah lain ini membuat konsumen menjadi resah, termasuk nasabah bank di Bali yang merupakan daerah pariwisata dengan potensi yang cukup besar menjadi sasaran tindak kejahatan skimming maupun kejahatan perbankan lainnya. Artinya, sejumlah kalangan menilai Bali sudah tidak aman lagi dalam bertransaksi lewat ATM.

Bercermin dari kondisi itu, hendaknya jangan biarkan nasabah sebagai konsumen bank dibuat resah. Kondisi begitu jelas Armaya, harus segera disikapi pemerintah, baik itu OJK maupun BI atau lembaga terkait dengan sesegera mungkin membuat aturan yang berlapis. Tujuannya untuk melindungi nasabah atau konsumen, itu sesuai dengan undang-undang No.8/1999 tentang perlindungan konsumen di pasal 4 yang menerangkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan.

“Itu artinya, ketika dana nasabah yang disimpan di bank dan kemudian tidak aman karena adanya pembobolan yang dilakukan oleh lemahnya sistem, maka jangan biarkan itu terjadi lebih lama lagi. Harus segera dibuatkan regulasi,” ujarnya.  (man)