Sekwan DPRD Bali Terima Kunker DPRD Jatim

sekwan DPRD Bali, I Wayan Suarjana, SE, MT., tengah bersama rombongan DPRD Jatim.

Denpasar (Bisnis Bali) – DPRD Provinsi Bali 2018 ini akan membahas 20 Ranperda, 10 merupakan inisiatif dewan dan 10 dari eksekutif. Hal tersebut disampaikan Sekwan DPRD Bali, I Wayan Suarjana, S.E., M.T., saat menerima rombongan DPRD Jawa Timur, yang melakukan kunjungan kerja terkait pembuatan Ranperda, Selasa (23/1), di kantor DPRD Provinsi Bali.

Suarjaya memaparkan, pada prinsipnya mekanisme pembuatan Ranperda itu hampir sama. “Keunggulan kami di Bali adalah pembuatan Ranperda diawali dengan pertemuan setengah kamar terlebih dahulu, membahas hal – hal yang crusial yang kemungkinan menjadi ganjalan dalam pembahasan. Kami lakukan setengah kamar, karena itu yang akan mendorong mempercepat penyelesaian, kalau pembahasan rame – rame akan kesana kemari dan pembahasan menjadi panjang,” tuturnya.

Sementara terkait masalah verifikasi di kementerian, pihaknya mengaku langsung akan dikoordinasikan dengan Eksekutif. Pihak dewan akan membuatkan jadwal pembahasan tentang hal tersebut dan mengundang eksekutif atau yang membidangi ranperda tersebut, agar segera bisa dikembalikan lagi ke Kemendagri.

Sementara itu, Ketua Balegda DPRD Provinsi Jatim, Ahmad Heri, selaku ketua rombongan mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali adalah untuk menyamakan frekuensi dan melengkapi beberapa hal yang dianggap perlu terkait pembuatan ranperda yang dilaksanakan di Provinsi Bali ini yang terlihat menonjol sekali, untuk melengkapi apa yang ada di Jatim.

“Kami melakukan komunikasi ini dalam rangka mencari kekhasan yang ada di Provinsi Bali. Kemudian mencocokkan mekanisme – mekanisme antara pemerintah provinsi dan DPRD Bali.
Ternyata semua urusan ranperda dibahas secara sejuk, dan kemudian dikomunikasikan sehingga menghasilkan perda yang berkualitas,” tandasnya.

Ada sejumlah persamaan mekanisme pembuatan Ranperda di Jatim dan Bali adalah menyikapi perbedaan yang ada dengan baik melalui mekanisme pimpinan DPRD dengan eksekutif dibahas agar menghasilkan perda yang mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kemudian ada perbedaan mekanisme yaitu bila ada fasilitasi Mendagri yang amar putusannya ada perbedaan inilah yang bisa dilakukan anggota DPRD atau fraksi atas sepengetahuan pimpinan. Hasil dari kunker tersebut akan diterapkan di Jatim nantinya. (ad 0087)