Tabanan Kantongi 12 Warung yang Siap Melayani dengan Sistem E- Warung

Bupati Tabanan mengecek kesiapan warung menerima layanan e-warung (man)

Tabanan (Bisnis Bali) – Kabupaten Tabanan telah mengantongi 12 unit warung yang siap melayani dengan sistem e-warung sebagai penyedia layanan program pemerintah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui e-warung atau layanan warung nontunai ini bertujuan agar penyaluran bantuan bisa lebih efektif dan efisien ke penerima manfaat.

“Targetnya nanti jumlah tersebut akan diperbanyak sesuai dengan kelompok. Artinya, dengan 6.542 orang penerima manfaat di Kabupaten Tabanan, mudah-mudahan program tersebut bisa meringkan berbelanja kebutuhan bahan pokok yang saat ini masih dalam bentuk komoditi telor dan beras,” tutur Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan, disela-sela peresmia e-warung di Banjar Umadiwang, Desa Batannyuh, Belayu, Marga, belum lama ini.

Ia menerangkan, keberadaab 12 unit e-warung tersebut menyebar. Yakni, ada 2 unit di Kecamatan Kediri, 2 unit di Kecamatan Pupuan dan 1 unit di masing-masing kecamatan lainnya yanga ada di Kabupaten Tabanan. Imbuhnya, melalui e-warung tersebut, penerima manfaat dari PKH dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (pengganti program beras miskin) bisa membelanjakan dana bantuan yang disalurkan pemerintah dalam bentuk kartu kombo dengan cara digesek.

Jelas Gunawan, dengan kartu tersebut untuk penerima program BPNT akan mendapat alokasi Rp 110 ribu per bulan, sedangkan untuk penerima program PKH menerima Rp 500 ribu per bulan. Paparnya, saat ini penerima program untuk BPNT di Kabupaten Tabanan yang sebelumnya merupakan penerima beras miskin mencapai 17.308 orang, sedangkan yang mendapat bantuan dari program PKH di Kabupaten Tabanan mencapai 6.000-an orang.

Akuinya, layanan e-warung ini memang masih baru, namun sebelum di launcing telah dilakukan sosialisasi di lapangan, baik itu ditingkat pedagang penyedia layanan maupun penerima atau pengguna layanan. Selain itu, di tingkat pedagang penyedia e-warung, sosialisasi juga dibarengi dengan pemberian bantuan yang merupakan alokasi pemerintah pusat, mencapai Rp 10 juta. (man)