Tekankan Pengawasan, Cegah Penyelewengan Pemanfaatan Dana Desa

22

Gianyar (Bisnis Bali) – Penandatangan nota kesepahaman di tingkat pusat, antara Kapolri beserta Mendagri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI sudah dilaksanakan Jumat (20/10). Ini ditindaklanjuti Polres Gianyar, Pemkab Gianyar dan Kodim 1616 Gianyar dalam upaya pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata belum lama ini mengatakan,
sejak 2015, pemerintah sudah memberikan alokasi anggaran terhadap ribuan desa. Kepala desa berperan penting dalam pengelolaannya, agar dana yang digunakan dapat berjalan produktif dan efisien.

Ia menjelaskan, Kepolisian bersama TNI terlibat secara langsung dalam hal pengawasan penggunaan dana desa. Hal tersebut untuk meninimalisir terjadinya pelanggaran oleh oknum-oknum kepala desa yang berniat tidak baik dalam pengelolaannya.

Bupati Gianyar mengaku sangat lega mendengar keterangan dari kepolisian, yakni belum ada pelanggaran yang dilakukan kepala desa dalam mengelola dana desa tersebut. Ia akan terus memberi support, pendampingan berkala supaya tidak sampai terjadi kesalahan dalam bentuk apa pun.

Anak Agung Gde Agung Bharata menambahkan, pendamping sudah ada, pengawasan langsung dari Polres juga sudah. Kalau ada yang tidak jelas, aparat desa jangan segan-segan bertanya. Kapolsek dan Babinsa akan turut membantu.  “Mari kita bersama wujudkan pemerintahan yang bersih sesuai koridor,” tegas Bupati Gianyar.(kup)