Untuk memajukan sektor pertanian di dalam negeri, kini pemerintah menggelontor terobosan baru dengan pemberian kartu tani kepada pelaku usaha di sektor pertanian. Kartu tani tersebut digadang-gadang memiliki segudang keunggulan. Salah satunya mampu memposisikan petani terintegrasi langsung ke kalangan perbankan. Lantas seperti apa perkembangan program kartu tani di Bali?

MENDAPAT kepastian pemenuhan akan kebutuhan produksi pertanian, hingga kebutuhan modal untuk menjamin kelangsungan usaha. Semua itu, tampaknya makin terwujud dengan adanya program pemerintah berupa kartu tani.

Kartu tani adalah sebuah alat transaksi berupa kartu debit yang multifungsi dengan memuat informasi tentang profil petani, luas lahan, kebutuhan saprotan, informasi panen, maupun sebagai alat transaksi yang bisa digunakan untuk transfer, tarik tunai, pembayaran, pembelian, pinjaman dan lebih utama sebagai data penerima subsidi dan bantuan pemerintah.

Selain memberikan keuntungan bagi para petani, kartu tani juga dapat mempermudah pendataan oleh pihak pemerintah, sebagai informasi dan monitoring tentang ketersediaan dan kebutuhan sarana untuk para petani yang berupa pupuk, pestisida dan kebutuhan lainnya. Kartu tani ini juga bertujuan mempermudah petani dalam bertransaksi dan bisa memonitoring penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak lari kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya menerima pupuk subsidi. Hanya petani yang mempunyai kartu tanilah yang bisa menerima pupuk subsidi.

Untuk di Bali, menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Bali IB Wisnu Ardana, program pemerintah berupa kartu tani tersebut sudah mulai disosialisasikan, bahkan dinas sudah melakukan pilot projek sebagai persiapan awal untuk kemudian diterapkan di sejumlah kabupaten/kota di Bali pada 2018 nanti. Paparnya, pilot projek kartu tani ini dengan menggandeng Bank BNI Kantor Wilayah Bali Nusra sebagai salah satu bank yang juga ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk program tersebut.

“Di Bali pilot projek dilakukan di Subak Tungkub Mengwi Kabupaten Badung yang memiliki anggota mencapai 1.000 orang. Itu sudah kami lakukan, bahkan juga menggandeng BNI untuk memberi kejelasan kepada anggota subak terkait kartu tani ini,” tuturnya.

Jelas Wisnuardana, mekanismenya nanti BNI akan menerbitkan kartu tani tersebut khusus diberikan pada petani di lahan basah (sawah) yang menjadi sasaran utama dari subsidi pupuk pemerintah. Fungsinya nanti, dengan kartu tani petani bisa menggunakan sebagai alat gesek untuk menebus pupuk bersubsidi dari pihak pengecer resmi. Selain itu, rencananya nanti fungsi dari kartu tani tersebut akan dikembangkan sebagai transaksi keuangan layaknya ATM, bahkan bisa juga untuk mengakses permodalan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Dinas dalam hal program kartu tani ini hanya sebagai fasilitator dan sebagai acuan pemberi data, baik menyangkut jumlah kepemilikan lahan hingga jatah pupuk subsidi. Nantinya data tersebut sebagai acuan dari pihak bank untuk menerbitkan kartu tani,”ujarnya.

Lanjutnya, dari pilot projek awal tersebut, jika hasilnya berjalan bagus, maka pihaknya menargetkan pada 2018 nanti akan dikembangkan lagi ke kabupaten/kota lainnya, sehingga hasil akhirnya semua petani di Bali mengantongi kartu tani. Harapannya, dengan kartu tani ini petani tidak lagi menghadapi kendala dalam hal permodalan usaha, karena ke depannya petani mendapat prioritas melalui kredit program terutama KUR. Selain itu, pihak bank juga menjanjikan petani yang mengantongi kartu tani akan mendapatkan priortitas mendapat kredit investasi kecil (di bawah Rp 20 juta). (man)