Mangupura (Bisnis Bali) – DPRD Kabupaten Badung, Senin (16/10) kemarin meneriman rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2018. Rancangan yang diserahkan Sekretaris Daerah (Sekda) setempat diterima oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua Nyoman Karyana beserta jajaran.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, penyerahan RAPBD 2018 merupakan  amanah dari Permendagri 33 Tahun 2007. Aturan tetang pedoman penyusunan APBD ini mewajibkan pemerintah untuk menyerahkan RAPBD kepada DPRD.

“Jadi kami mempunyai waktu pembahasan selama 60 hari. Makin cepat, makin baik untuk kepentingan masyarakat, sehingga kita tidak lagi mengulur-ulur waktu lagi,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menargetkan RAPBD 2018 dapat disahkan 15 November ini. Karena itu, pihaknya akan segera melakukan pembahasan dengan melibatkan seluruh anggota Dewan. “Kami akan kebut terus agar 15 November sudah dapat disahkan. Kami akan segera melakukan konsultasi, rapat kerja, bangar, dan komisi. Dengan begitu, sebelum sebelum 60 hari RAPBD bisa disahkan,” katanya.

Menurutnya, dalam RAPBD 2018 dirancang Rp 6,560 triliun dengan postur belanja tak langsung Rp 3,26 triliun dan belanja langsung Rp 3,29 triliun. “Hampir 51 persen anggaran telah diporsikan untuk kepentingan masyarakat, dan angka ini bisa bergerak naik lagi,” katanya optimis.

Dia berharap, RAPBD 2018 akan memenuhi kepentingan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan yang menjadi prioritas Pemkab Badung. Pihaknya, juga akan melakukan kajian kembali terkait kebutuhan masyarakat, sehingga sesuai dengan postur anggaran.

 “Jangan sampai kebutuhan masyarakat tinggi, sedangkan pendapatanya rendah. Namun, saya optimis dengan potensi yang ada pendapatan bisa ditinggkatkan, di luar dari pos mayor,” tegasnya seraya menyebutkan belanja hibah diplot Rp 583 miliar dengan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 5,1 triliun. (ad 1.959)