Kuatkan Pencitraan Daerah Melalui Tertib Ukur

114
Tim Evaluasi dan Peninai Daerah Tertib Ukur dari Kementrian Perdagangan RI, Direktorat Meterologi berfoto bersama dengan Kadis Perindag Denpasar, Wayan Gatra setelah melakukan penilaian lapangan (sta)

PENCITRAAN suatu daerah ternyata datang dari tertib ukur. Kaitannya sangat banyak, membangun kepercayaan dari menjalankan disiplin. Baik timbangan umum yang ada pada pedagang dan pelaku usaha, tertib ukur pada fasilitas umum lainnya juga sangat menentukan pencitraan daerah. Lantas apa saja yang dilakukan Pemkot Denpasar dalam pencanangan daerah tertib ukur (DTU)? Berikut laporannya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar, Drs. I Wayan Gatra, M.Si., saat mendampingi Tim Evaluasi dan Penilaian DTU dari Kementerian Perdagangan RI baru-baru ini mengakui, terkait tertib ukur Disperindag menjadi leading sector-nya. Oleh karena itu, ada Bidang Metrologi yang fokus mengurusi perlindungan masyarakat selaku konsumen. Ternyata tera ulang menjadi hal pokok dan mampu meningkatkan citra daerah. Apalagi Kota Denpasar menjadi destinasi pariwisata terkenal, justru dengan penerapan tertib ukur yang terukur akan makin dipercaya oleh pengunjung baik domestik maupun asing.

”Kami mencanangkan tahun ini menjadi Daerah Tertib Ukur. Kami sekarang ada Tim Evaluasi dan Penilaian dari Kemendag dan sedang melakukan persiapan untuk DTU. Kami sudah memiliki program untuk pembinaan tertib ukur. Secara berkelanjutan sudah melakukan pembinaan ke semua pasar, semua pengguna tera. Baik ke perorangan, perusahaan dan lainnya. Tujuannya sangat mulia demi terlindungi masyarakat selaku konsumen oleh pada pemilik tera. Kami juga sudah melibatkan masyarakat sebagai informan. Jika menemukan masalah kecurangan yang dilakukan pemilik timbangan, maka segera akan ditindaklanjuti,” kata Wayan Gatra didampingi Metrologi dan Tertib Niaga, Jarot Agung Iswayudi, S.E.‎

Dijelaskan, tujuan pembentukan DTU mewujudkan tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen, mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, meningkatkan citra daerah-daerah bagi masyarakat konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran, dan mendukung terwujudnya sistem metrologi legal nasional guna terciptanya perdagangan yang jujur, adil dan transparan. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan alat-alat ukur/takar/timbang dan perlengkapannya. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum serta membangun kepedulian masyarakat sebagai bagian dalam sistem pengawasan. Meningkatkan kinerja kemetrologian secara nasional.

”‎Tahapan kegiatan, komitmen kerja dengan stakeholder, pelaksanaan pendataan UTTP dan BDKT, sosialisasi bimbingan kemetrologian, pelayanan tera ulang dan pengawasan, evaluasi dan penilaian DTU dan penetapan/peresmian DTU,” jelas Jarot.

Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi dan Penilaian DTU 2017 di Kota Denpasar, Nona Martin C, S.H., yang anggotanya Anak Agung Made Darmawan dan Lukman Indra RH, memberikan gambaran jika daerah sudah menyandang tertib ukur mampu mengangkat pencitraan masyarakat internasional. Dalam k‎egiatan diawali dengan penandatanganan komitmen pembentukan DTU antara Kementerian Perdagangan dengan Pemkot Denpasar dan sudah dilaksanakan pada  tanggal 24 Februari 2017. DTU merupakan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam hal kebenaran hasil pengukuran melalui kegiatan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP). Juga barang dalam keadaan terbungkus ( BDKT) dan satuan ukuran.

Selanjutnya dalam pelaksanaan dilakukan pendataan, penandatanganan komitmen kerja dengan dinas terkait dan stakeholder yang menggunakan  UTTP dan BDKT, pelayanan tera ulang, sosialisasi dan pengawasan.

”‎Kota Denpasar telah melewati tahapan tersebut di atas, sehingga Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi dan  penilaian pada tanggal 11 sampai 12 Oktober, di mana penilaiannya meliputii UTTP yang digunakan di Denpasar sudah bertanda tera sah yang berlaku. (sta)