Meminimalisir Risiko Penyelewengan Pemkot Denpasar Sosialisasikan Transaksi Non Tunai

14
 Wakil Wali Kota, I.G.N Jaya Negara foto bersama dengan PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar  I Made Widra, Direktur Bisnis  Non Tunai BPD Bali dan Narasumber usai pembukaan Sosialisasikan Transaksi Non Tunai. (sta)

Denpasar (Bisnis Bali) – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar mensosialisasikan implementasi transaksi nontunai kepada seluruh perangkat Daerah yang ada dilingkungan  Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar.

Sosialisasi diikuti seluruh Pimpinan Perangkat Daerah, Seketaris dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta para pengelola keuangan yang ada di masing-masing perangkat daerah, Selasa (10/10) lalu, di Gedung Sewaka Dharma Lumintang Denpasar. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I.G.N Jaya Negara. Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Bisnis  Non Tunai BPD Bali.

PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar,  I Made Widra mengatakan, sosialisasi implementasi transaksi nontunai menindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten dan Kota. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan semua perangkat daerah secara komprehensif terkait dengan transaksi non tunai. Mengingat transaksi nontunai ini harus diterapkan pada tanggal 1 Januari 2018 mendatang.

Dengan penerapan transaksi nontunai ini Widra mengaku, pengelolaan keuangan bisa secara transparan dan akuntabel serta dapat menghindari terjadinya korupsi. Lantara semua kegiatan baik perjalanan dinas maupun santunan kematian akan dilakukan secara nontunai. ‘’Bagi santunan kematian juga dilakukan transaksi nontunai, dana akan di transfer langsung kepada ahli waris,’’ ungkapnya.

Untuk lebih memberikan pemahaman tentang Implementasi transaksi non tunai yang segera akan diterapkan ini, maka pihaknya mendatangkan narasumber dari PT BPD Bali.

Implementasi transaksi nontunai mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota Denpasar, I.G.N Jaya Negara. Menurut Jaya Negara dengan pelaksanaan transaksi nontunai maka akan bisa berdampak pada dua hal. Dari sisi pendapatan akan mempermudah pelayanan dan meminimalisir risiko penyelewengan serta meningkatkan akurasi pendapatan daerah. Dengan transaksi nontunai juga berdampak  dari sisi belanja akan dapat dilakukan transaksi pencatatan secara real time sesuai pertanggungjawaban dan pencatatan akan lebih akurat.

Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ perihal implementasi transaksi nontunai, Jaya Negara berharap seluruh perangkat daerah harus mempersiapkan diri dalam menyongsong pelaksanaan transaksi nontunai tersebut. Mengingat transaksi ini harus dilakukan pada 1 Januari 2018 mendatang.

‘’Supaya penerapan ini bisa berjalan dengan baik maka saya minta seluruh peserta sosialisasi untuk dapat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, dan kepada narasumber saya juga minta untuk bisa memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para peserta terkait implementasi transaksi notunai ini,’’ ujar Jaya Negara, sembari mengharapkan agar Surat Pertanggungjawaban bisa dilaksanakan di tingkat Desa/Lurah sehingga  tidak mempersulit masyarakat dalam menerima santunan. (sta)