Dinas PM dan PTSP Gelar Sosialisasi Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan

6
Sekda Kota Denpasar A.A.N Rai Iswara saat membuka Sosialisasi Pelayanan Perijinan di Bidang Kesehatan, di Gedung Sewaka Dharma Lumintang (sta)

Denpasar (Bisnis Bali) – Sosialisasi terkait dengan pelayanan perizinan rutin dilakukan Dinas PM dan PTSP (Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Denpasar.  Khusus pada 2017 ini,  sosialisasi pelayanan perizinan menyasar bidang kesehatan, bertempat di Gedung Sewaka Dharma Kota Denpasar, Rabu (11/10). Acara ini dibuka Sekda Kota Denpasar, A.AN Rai Iswara mewakili Wali Kota Denpasar. Secara khusus, peserta dari sosialisasi ini adalah pimpinan rumah sakit, klinik, apotek dan toko obat di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang berjumlah 497 orang. Mengusung tema “Tertib Administrasi Perizinan, Lancar Usahanya” acara sosialisasi ini diharapkan mampu menyelaraskan persepsi terkait dengan proses dan implementasi administrasi perijinan di lingkungan dan aparatur kesehatan di Kota Denpasar.

Wali Kota Denpasar dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Kota Denpasar, A.A Ngurah Rai Iswara mengatakan, konsepsi pelayanan perizinan di Kota Denpasar bersandar pada konsep Sewaka Dharma, yang mengandung makna “melayani adalah kewajiban”.

“Wali Kota Denpasar sangat konsen dalam memonitor segala aktivitas OPD di Kota Denpasar dan komunikasi yang dijalin dengan instansi terkait,” ungkap Sekda Kota Denpasar Rai Iswara sambil menyebutkan komunikasi ini digunakan sebagai alat koordinasi antara instansi terkait, agar satu persepsi tentang pelayanan perizinan ini karena perubahan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Denpasar khususnya di bidang kesehatan akan selalu terjadi,  jadi wajib disosialisasikan.

Lebih lanjut disampaikan, segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan harus transparan sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Besar harapan,  konsep melayani adalah kewajiban dapat diterapkan di segala lini.

Sementara Kepala Dinas PM dan PTSP I Made Kusuma Diputra didampingi Ketua Panitia penyelenggara Ida Bagus Alit Adi Merta mengatakan segala sesuatu terkait dengan perizinan dipusatkan pada Dinas PM dan PTSP, agar mengetahui bagaimana mekanisme perizinan dilakukan dan diberlakukan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga masyarakat perlu mendapatkan informasi yang sempurna tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. (sta)