Singaraja (Bisnis Bali) – Demi mendukung kemajuan LPD, LP-LPD Provinsi Bali yang bekerja sama dengan LP-LPD dan BKS-LPD Kabupaten Buleleng menggelar pelatihan untuk pengurus LPD serta kelian desa selaku pengawas LPD, Senin (9/10) kemarin. Pada kesempatan ini juga disosialisasikan perda dan pergub
terbaru 2017 tentang LPD.
Ketua LP-LPD Kabupaten Buleleng, Drs. Nyoman Indrayasa, mengatakan peserta yang terlibat dalam pelatihan ini adalah 169 orang kelian dinas dan 80 orang pengurus LPD. Dalam kesempatan ini juga digelar sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2017, dan Pergub Nomor 44 Tahun 2017, untuk memberikan pamahaman khususnya kepada klian adat desa pakraman. “Sementara itu, untuk pengurus LPD kami lebih
kepada peningkatan SDM terutama dalam bidang administrasi dan kesehatan LPD,” ungkapnya.
Selama ini, dikatakannya, sering terjadi miskomunikasi antara pengurus LPD dan kelian desa pakraman, yang kelian desa pakraman belum mampu memposisikan dirinya selaku pengawas LPD. Dengan demikian melalui sosialisasi yang diberikan ini, pihaknya ingin menyadarkan
kelian desa pakraman terhadap kewenangannya dalam mengaudit keberadaan
LPD.

Senada dengan itu, Ketua LP-LPD Provinsi Bali, I Nyoman Arnaya, S.E., mengatakan, sosialisasi perda kepada bendesa ataupun kelian desa pakraman sangatlah perlu dilakukan, terutama saat ini yang telah mengalami perubahan. Hal ini bertujuan agar keberadaan LPD bisa berjalan sesuai Perda yang ada. “Buleleng menjadi kabupaten ke-6 untuk sosialisasi perda ini, yang 3 kabupaten selanjutnya yaitu Jembrana, Karangasem, dan Denpasar akan segera menyusul,” ungkapnya.

Disinggung soal perubahan perda yang berlaku, dia mengatakan, tidak begitu banyak perubahan, dan yang paling menonjol adalah terkait istilah. Seperti halnya pengawas berubah menjadi panureksa, desposito berubah menjadi sesepalan dan sebagainya. Pada perda terbaru dari segi perlindungan akan ada yang dinamakan dana perlindungan, dana penyangga likuiditas dan dana penjamin nasabah,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua BKS-LPD Kabupaten Buleleng, I Made Nyiri Yasa, S.Sos., M.Ma, mengatakan, pelaksanaan pelatihan ini juga merupakan bentuk kerja sama BKS-LPD dan LP-LPD khususnya di Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini peran BKS-LPD yang merupakan wadah untuk menampung aspirasi anggota LPD, melihat kebutuhan LPD akan sosialisasi perda terbaru. Dengan demikian kerja sama ini menjadi bentuk realisasi kebutuhan dari LPD.

“Kami dari BKS-LPD sangat mendukung, kegiatan yang dilaksanakan LP-LPD
ini, yang saat ini sesuai dengan peraturan terbaru dana pelatihan dikembalikan lagi ke LPD untuk melaksanakan pelatihan. Kami di sini berperan mengkoordinasikan kebutuhan LPD yang pelatihan menjadi wewenang LP-LPD untuk melakukan,” katanya. (wid)