200 KSP di Denpasar Sudah Miliki Izin

18

Denpasar (Bisnis Bali) – Pentingnya koperasi memiliki izin lanjutan selain izin badan hukum (BH) untuk legalitas usaha yang sedang dilakoni. Seperti koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam, selain mengantongi BH juga wajib mencari izin usaha simpan pinjam. Di Denpasar, dari jumlah koperasi sebanyak 1.128 unit yang wajib mencari izin usaha simpan pinjam sekitar 750. Sejumlah koperasi tersebut bergerak di usaha simpan pinjam atau unit simpan pinjam (KSP-USP). Dari 750 KSP-USP, 200 di antaranya sudah memiliki izin usaha dan sebagian masih dalam proses permohonan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena, S.E., M.Si., didampingi Kabid Pengawasan Koperasi, IGA Yoni, Senin (9/10) menyebutkan, sangat penting dan sudah diatur dalam Permenkop UKM RI tentang KSP-USP wajib memiliki izin usaha simpan pinjam. Dengan izin tersebut KSP-USP menjadi sah melakukan aktivitas usaha jasa keuangan, sehingga pelaku usaha yang sudah mengantongi izin mendapat perlindungan dari pemerintah. Maka itu, lanjut Erwin Suryadarma Sena sudah memerintahkan Bidang Bina Kelembagaan dan Bidang Pengawasan untuk memberikan pembinaan dan monitoring serta mengevaluasi, sehingga semua KSP-USP yang wajib memiliki izin segera untuk melaksanakan permohonan ke Kantor Perijinan.

”Kami sudah menugaskan dua bidang untuk langsung ke lapangan memberikan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Ke semua koperasi yang ada unit usaha simpan pinjam. Karena setelah dilaksanakan pendataan, dari sekitar 750 koperasi yang bergerak di usaha simpan pinjam, baru 200 koperasi yang memiliki sekaligus baru dalam proses permohonan. Maka itu kami berharap bagi koperasi yang belum memohon izin agar segera datang ke kantor perizinan dengan membawa persyaratan,” kata Made Erwin sambil menyebutkan persyaratan sangat mudah, karena semua sudah dimiliki masing-masing KSP-USP. Di antaranya salinan AD, fotokopi SK BH, laporan neraca atau laporan RAT terakhir, rencana kerja 3 tahun, copy rekening atas nama koperasi, rekomendasi/ pengantar dari Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Denpasar.

Mengenai sanksi, lanjut Erwin Suryadarma juga sudah diatur dalam Perdep. Hanya saja sampai saat ini masih tetap dilakukan pembinaan, sehingga koperasi yang belum memilki izin usaha mau memohon secepatnya. Karena jika sanksi diberlakukan, maka bagi KSP-USP yang tidak memiliki izin usaha simpan pinjam dapat diberhentikan operasionalnya atau ditutup aktivitas jasa keuangan. Sanksinya tentu tidak bisa melakukan operasi usaha simpan pinjam.

”Kami tidak ingin ada koperasi yang nantinya sampai kena sanksi. Karena sampai saat ini pemerintah masih memberi toleransi, tapi tidak selamanya. Tentu ada batas waktunya nanti. Siapa tahu ada instruksi dari pemerintah agar koperasi yang membandel tidak mau mencari izin usaha simpan pinjam dapat diberikan sanksi,” katanya. (sta)