Perbarindo Bali Gelar Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Direksi BPR

16
SOSIALISASI - Rangkaian acara sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Direksi BPR  yang dilaksanakan DPD Perbarindo Bali di Hotel Harris, Jumat (6/10). (kup)

Denpasar (Bisnis Bali) – DPD Perbarindo Bali menggelar acara sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Direksi BPR bertempat di Hotel Harris dengan menghadirkan pembicara Ketua LSP LKM Certif Nyoman Yudiasa, Jumat (6/10). Kegiatan ini juga dirangkaikan sosialiasi asuransi dari PT Global Insurance Broker dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Acara sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Direksi BPR dihadiri Pengurus DPK dan DPD Perbarindo Bali, direksi BPR Provinsi Bali.

Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana di sela-sela membuka acara sosialisasi mengatakan, sertifikasi kompetensi kerja telah diatur melalui POJK Nomor 44/2015 tentang Sertifikasi Kompentensi bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS. Ini salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia BPR.

Ia menjelaskan, acara sertifikasi kompetensi kerja BPR/BPRS menuju terciptanya industri BPR dan BPRS yang sehat, kuat, efisien, dan berkesinambungan. Ketentuan ini telah diberlakukan mulai Januari 2017.

Dipaparkannya, industri BPR melalui Lembaga Sertifikasi Profesi baru mulai memberlakukan SKKNI 2016 Juni 2017 untuk level direksi dan

Komisaris termasuk ke depan sampai pada level pelaksana. Sertifikasi kompetensi memiliki beberapa cakupan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan industri BPR. Semua materinya disusun oleh pelaku industri BPR.

Lebih lanjut dikatakannya, sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Direksi BPR penting untuk diketahui secara jelas untuk seluruh pemegang sertifikasi kompetensi. Pemegang sertifikasi telah jatuh tempo tahun 2017 namun telah ikut penyegaran atau belum ikut penyegaran.

Pemegang sertifikasi jatuh tempo tahun 2018, 2019 bahkan 2020 namun telah ikut penyegaran pemegang sertifikasi jatuh tempo tahun 2018, 2019, 2020 namun belum ikut penyegaran. Pemegang sertifikasi namun aset sudah Rp 300 miliar atau komisaris existing tapi belum memiliki sertifikasi komisaris.

Ketut Wiratjana menambahkan, Ketua LSP LKM Certif diundang agar direksi jelas dan paham pemberlakuan SKKNI yang baru. Perbarindo Bali juga akan mengadakan pertemuan dengan komisaris akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Ketua LSP LKM Certif Nyoman Yudiasa mengatakan, komisaris atau calon komisaris yang sudah punya sertifikat direksi (lama) tetap berlaku (SE OJK No 16/2015 huruf F.3). Sertifikat direksi (lama) dapat dikonversi menjadi direksi tingkat 1 dengan mengikuti pelatihan  11 modul.

Nyoman Yudiasa menambahkan, setelah mempunyai sertifikat direksi tingkat silakan lanjut untuk mengikuti pelatihan dan ujian 2 modul (MR reputasi dan pengawasan direksi) untuk mendapatkan sertifikat komisaris. (ad 1.915)