75 Persen Lebih KSP-USP Nipo Bali Sudah Miliki Izin Usaha

12

Denpasar (Bisnis Bali) – Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (KSP-USP) wajib memiliki izin usaha. Selain mengantongi Badan Hukum (BH) Koperasi, sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI (Permenkop) ‎No. 15/2015, junto Permen No 2 tahun 2017 tentang KSP wajib mencari izin usaha simpan pinjam.

Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah daerah sudah melaksanakan sosialisasi secara maraton. Untuk koperasi binaan provinsi (Nipo Bali), dari 172 koperasi ada 151 KSP dan semuanya wajib mengantongi izin usaha simpan pinjam. Dari 151 koperasi tersebut, sampai saat ini sudah ada 115 yang sudah lengkap. Sisanya ada yang masih sedang proses dan sebagian lagi belum. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra, S.H., M.H., didampingi Kabid Bina Kelembagaan, I Gede Indra, S.E., M.M., Minggu (8/10) di Denpasar.

Menurut Dewa Patra, khusus untuk binaan provinsi sudah dominan KSP yang punya izin. Sisanya lagi 36 KSP sebagian ada sedang proses permohonan. Sisanya lagi memang belum mengajukan. Oleh karena itu, tugas dinas yang terus mendorong dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi, sehingga yang belum mengajukan jadi terangsang dan mau mengerti arti pentingnya izin usaha.

”Kami terus melaksanakan sosialisasi mendorong pengurus KSP agar melengkapi izin usaha simpan pinjam. Usaha apapun yang dilakukan mesti berizin. Karena pemerintah memberikan izin berupa badan hukum untuk koperasi. Sedangkan unit usaha masing-masing wajib izin juga. Dan sudah diatur dalam Permenkop UKM RI,” katanya sambil semua gerakan koperasi taat aturan.

Jika KSP-USP belum memiliki izin usaha dapat dikategorikan melaksanakan usaha ilegal. Karena izin itu penting, untuk keabsahan berusaha, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka usaha legal memiliki kekuatan hukum. ”Tapi kami terus memberikan pembinaan agar semua KSP-USP berizin usaha. Kami pun sudah terus mengajak dinas kabupaten/kota untuk memberikan binaan secara maksimal agar semua KSP-USP di Bali mengantongi izin usaha simpan pinjam,” katanya. (sta)