Mangupura (Bisnis Bali) – Organisasi angkutan darat (Organda) Bali menyambut positif kebijakan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Perhubungan RI yang belum lama ini telah melakukan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik bidang transportasi. Dari sisi pelaku, Organda berharap infrastruktur dan sosialisasi terkait pembayaran nontunai ini bisa ditingkatkan dan menyentuh semua lapisan masyarakat.

“Organda menyambut positif rencana transaksi nontunai, namun infrastruktur alat dan sosialisasi harus juga dilakukan karena tidak semua pengusaha mampu menyediakan alat tersebut seperti angkutan kota (angkot), angkutan desa (angdes) dan transportasi bus antarkota dalam provinsi (AKDP),” kata Ketua DPD Organda Bali, Ketut Eddy Dharma Putra saat dihubungi di Kuta, Rabu (4/10) kemarin.

Ia mengatakan, penerapan pembayaran nontunai di Bali sebenarnya sudah ada. Untuk AKDP yang sudah pakai kartu nontunai baru bus Sarbagita koridor 2 dan Kura-kura Transport. “Dalam waktu dekat juga di Terminal Mengwi khusus AKAP tiket online,” ungkapnya.

Terkait mekanisme, pihaknya belum sepenuhnya tahu seperti apa jenis kartu nontunai yang digunakan, tetapi untuk di Kura-kura Transport ada kartu tersendiri.

“Masyarakat yang melakukan transaksi nontunai di Kura-kura Transport dengan membeli kartu senilai Rp 100 ribu – Rp500 ribu. Bila selesai pemakaian kartu tersebut bisa ditukar sisanya dengan uang,” ucapnya.

Kendati demikian, Eddy tetap berharap peran pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalamnya pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antarkota, antarprovinsi serta lintas batas negara.

Sebelumnya Direktur Departemen Kebijakan dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Pungky Wibowo di sela-sela kegiatan 100 persen transkasi nontunai di Tol Bali Mandara mengatakan, selain transaksi nontunai di jalan tol, BI dan Kementerian Perhubungan RI telah MoU untuk pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik bidang transportasi yang meliputi pembayaran transportasi antarmoda darat, laut, dan udara. Dengan integrasi tersebut, nantinya masyarakat akan dapat melakukan pembayaran dengan nontunai menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit. (dik)