Kegagalan Intermediasi Perbankan Potensial Ganggu Stabilitas Keuangan

12

Denpasar (Bisnis Bali) – Kegagalan intermediasi perbankan berpotensi mengganggu stabilitas keuangan nasional. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapatan sebagian besar perbankan di Tanah Air masih sangat dominan dari upaya mengandalkan fungsi intermediasi berupa bunga dari penyaluran pinjaman (kredit).

Menurut pengamat perbankan, IB Kade Perdana, Minggu (17/9) kemarin, secara umum permodalan perbankan nasional sebagian besar tidaklah kuat. Permodalan terdiri atas bank-bank yang kecil, utamanya bank umum kelompok usaha (buku) I dan II dengan pembiayaan pinjaman yang sebagian besar mengandalkan dana  berasal dari simpanan masyarakat berupa dana pihak ketiga (DPK), setelah dikurangi dengan simpanan wajib di Bank Indonesia (BI) yang dikenal sebagai giro wajib minimum (GWM) primer yang tarifnya masih tinggi kisaran 6,5 persen.

“GWM ini merupakan bagian dari kebijakan moneter dalam bentuk politik cash ratio yang bisa mempengaruhi kemampuan bank menyalurkan kredit ke masyarakat dan jumlah uang yang beredar sekaligus juga bisa mempengaruhi  tingkat efisiensi perbankan dalam operasionalnya,” paparnya.

Bercermin dari itu jelas Kade Perdana yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Bali, bila bank dalam jangka waktu yang lama tidak mampu menyalurkan pinjaman, karena hanya mampu memobilisasi dana masyarakat sehingga  DPK-nya membengkak berkelebihan tidak tersalurkan. Katanya, kondisi tersebut berpotensi bank mengalami gagal dalam melaksanakan fungsi intermediasinya.

“Jadi bila gagal dalam melakukan fungsi intermediasi bisa tercipta bank gagal,” ujarnya.

Diakuinya, tentu situasi seperti ini bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan dengan dampak lanjutan membuat baik mikro maupun makro ekonomi menjadi terganggu dan tumbuh tidak sehat. Akibatnya, kinerja pemerintah berpotensi akan terhambat dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Menurutnya, otoritas moneter dan pemerintah tentu akan berusaha dengan segenap upaya agar kondisi yang buruk seperti itu tidak akan terjadi. Salah satunya, dengan mengeluarkan berbagai stilumulus fiskal maupun moneter agar perbankan dapat melakukan fungsi intermediasinya dengan baik dan tepat sasaran ke sektor sektor-sektor yang produktif, utamanya memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk tujuan pemerataan dan tidak terkosentrasi pada usaha konglomerasi sebagaimana pernah terjadi pada masa orde baru yang tidak terhindarkan menciptakan oligarki ekonomi.(man)