Denpasar (Bisnis Bali) – Untuk menjamin mutu pekerjaan kontruksi, UU No. 2 Th 2017 mewajibkan semua tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikasi kompetensi. Hal ini akan adanya dampak perbaikan terhadap sistem remunerasi. Demikian disampaikan Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara saat mensosialisasikan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Kebijakan Peningkatan Kompetensi Jasa Konstruksi, Selasa (12/9), di Gedung Sewaka Dharma.

Sebelum membacakan sambutan Wali Kota, lebih lanjut Rai Iswara menambahkan, dalam mewujudkan good governance (pemerintah yang baik) harus melibatkan tiga unsur yaitu, pemerintah, masyarakat dan pengusaha. Tiga unsur ini harus saling mendukung untuk mewujudkan pembangunan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu menyamakan persepsi dalam memahami UU No. 2 Tahun 2017, sehingga tidak ada saling menyalahkan.

Terlebih Kota Denpasar telah mencanangkan sebagai kota kompetensi. Untuk itu, semua tenaga konstruksi yang ada di Kota Denpasar harus memiliki sertifikasi kompetensi. Dalam kesempatan tersebut, Rai Iswara meminta Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar segera mendata tenaga kerja konstruksi yang ada di Kota Denpasar.

“Saya berharap Dinas Tenaga Kerja segera melakukan pendataan terhadap tenaga kerja konstruksi yang ada di Kota Denpasar,” ujarnya. Diharapkan dengan semua tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikasi, semua tenaga kerja konstruksi Kota Denpasar tidak kalah saing.

Sementara itu, Wali Kota Rai Mantra dalam sambutan tertulisnya menambahkan, dengan adanya UU No. 2 Tahun 2017 akan memberikan perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksankan pekerjaan konstruksi.

Di samping juga adanya perlindungan bagi tenaga kerja dalam bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing di Indonesia. Dalam UU ini juga diatur adanya jaring pengaman terhadap investasi bidang jasa konstruksi. Termasuk juga adanya pengaturan sanksi bidang jasa konstruksi termasuk penyelesaian alternatif melalui dewan sengketa. (sta)