Fintech ”Ancam” BPR di Bali?  

48
KERJA SAMA - Audensi dengan Direktur IKNB OJK saat penjajakan kerja sama BPR dengan salah satu perusahaan fintech. (kup)

Keberadaan financial technology (fintech) bisa menjadi ancaman bagi masa depan bank perkreditan rakyat (BPR). Sejauhmana BPR menyikapi kehadiran fintech sehingga bisa bersaing dan sama-sama berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi?

PERKEMBANGAN konsumen dalam berbagai hal merupakan dampak dari perubahan zaman, termasuk pada sektor keuangan yang melibatkan konsumen, pelaku dan otoritas dalam masyarakat keuangan. Kondisi ini merupakan tren atau perubahan tuntutan konsumen sebagai pengguna jasa dari para pelaku di sektor keuangan terkait.
Salah satu perusahaan keuangan fintech
PT Digital Alpha Indonesia (UangTeman) resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan nomor registrasi S-2970/NB.111/2017. Berdiri sejak April 2015, UangTeman merupakan pelopor layanan pinjaman berbasis teknologi atau fintech.
Fintech ini memberikan pinjaman tanpa jaminan di wilayah Indonesia dan sangat mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) selama ini.
Sebagai penyedia layanan pinjaman online, perusahaan fintech ini bisa terus tumbuh, dan melayani seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
Fintech telah memenuhi standar pemerintah sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba mengatakan, menyikapi kemunculan fintech, menuntut BPR pola sinergi dalam bentuk kerja sama dengan  sektor keuangan yang berbasis teknologi
Langkah pertama BPR tentu menemui OJK pusat berkoordinasi menyikapi kemunculan fintech. Ini termasuk meminta petunjuk OJK sehingga BPR bisa menjajaki pola kerja sama kolaborasi dengan fintech. Langkah sinergi ini diharapkan ke depan BPR bisa semakin eksis.
Dampak dari perubahan zaman yang tercermin dari globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Ini tidak terkecuali dengan sektor perbankan juga kena dampaknya.
Ia menjelaskan, dampak yang dimaksud tidak selalu berkonotasi negatif. Pelaku perbankan perlu melihatnya segala dampak tersebut dari optimisme. Globalisasi dengan makin melesatnya perkembangan tehnologi menyasar juga di sektor perbankan
Dipaparkannya, fintech sektor keuangan yang berbasis teknologi menuntut BPR untuk berbenah sesegera mungkin. BPR dituntut memperbaiki sektor IT-nya terutama pada sektor  core banking system (CBS).
Lebih lanjut dikatakannya, jika bercermin kehadiran Grab Taxi, membuat kelimpungan para pengusaha taksi lokal. Kondisi akan sama halnya kemungkinan terjadi pada BPR. Bilamana tidak sesegera diantisipasi, fintech jelas akan menjadi ancaman bagi BPR
Sebagaimana halnya kehadiran Grab Taxi yang berbasis teknologi melalui jaringan selular handphone. Sama dengan fintech menyasar bisnis yang hampir sama dengan BPR.
Amitaba yang juga Ketua Umum Ipro BPR ini melihat keberadaan fintech menjadi ancaman terhadap keberlangsungan bisnis BPR. Setelah KUR retail maupun KUR mikro, dan juga fintech, BPR juga dihadapkan regulasi dengan berbagai ketentuan yang harus dilaksanakan. Ini mengakibatkan gerak langkah bisnis BPR menjadi kurang lincah.
Menurutnya, BPR sebagaimana dalam undang-undang perbankan adalah bank seperti misalnya bank umum namun yang perlu disadari bahwa BPR bukan miniatur bank umum. Bilamana BPR dijadikan miniatur bank umum tentu BPR lambat laun akan menjadi kurang lincah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Lambat laun BPR akan makin tertelan sebagai akibat persaingan bisnis. Ini berdampak akan makin sedikit BPR yang mampu eksis dan bertahan hidup.
Ia meyakini, kondisi ini tentu bukan harapan  dari semua pihak termasuk regulator. Kondisi ini menyusutnya BPR sebagai akibat dengan banyaknya regulasi yg menyebabkan BPR tidak lincah. “Oleh karena itu, regulasi pada BPR ke depan diharapkan makin memberi ruang gerak yang lebih luas untuk BPR bisa eksis dengan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian,” ucapnya.
Made Arya Amitaba menambahkan, dalam menghadapi fintech ini yang sudah sangat maju dalam hal penggunaan teknologi informasi maka BPR perlu mengadakan kolaborasi sebagaimana BPR Kanti dengan beberapa BPR di Jakarta telah menjajaki pola kerja sama kolaborasi dengan fintech. Ini diawali dengan telah melakukan audiensi dengan OJK pusat. “Mudah-mudahan pola kerja sama ini tetap menjadikan BPR ke depan tetap eksis,” ucapnya.  (kup)