Wayan Mendra Dukung Perluasan Bandara asal Penuhi Tiga Syarat

29

RENCANA perluasan Bandara I Gusti Ngurah Rai disambut positif sejumlah kalangan. Salah satunya Bendesa Adat Tuban Wayan Mendra. Walau begitu, Mendra pun mengajukan tiga syarat yang harus dipenuhi pihak bandara yakni perluasan tersebut tidak mereklamasi pantai, tidak mengambil tanah desa adat, dan tidak mengganggu area melasti.

Saat ditemui di DPRD Badung, Senin (11/9) kemarin, Mendra menerangkan, di bandara tersebut ada tiga desa ada pendamping yakni Desa Adat Kelan, Desa Adat Tuban, dan Desa Adat Kuta. Memang sebelumnya pihak bandara sempat mengundang ketiga desa adat tersebut membicarakan perluasan bandara. Namun Mendra selaku bendesa adat tidak bisa hadir karena ada kesibukan di desanya. Dia mengutus bagian palemahan Desa Adat Tuban untuk menghadiri rapat tersebut. “Kami tugaskan bagian palehaman  untuk menghadiri tetapi kami sudah berikan pesan. Sesuai pesan yang kami sepakati  ternyata pihak bandara tidak bisa memenuhi permintaan itu, malah muncul di media massa, tiga bendesa adat menyetujui itu,” tegas anggota Fraksi Demokrat DPRD Badung tersebut.

Walau begitu, Mendra pada prinsipnya mendukung pengembangan avron atau landasan pacu bandara. Ini menjadi keperluan dan juga kebutuhan bandara untuk urusan penerbangan, asal sesuai syarat yang diajukan, yakni tidak mereklamasi pantai, tidak mencaplok tanah desa adat dan tidak mencaplok tempat untuk melasti.

Ia menjelaskan, kenapa tidak mencaplok tanah desa adat, ini sesuai keputusan pada 1998 di Bali Beach, pada waktu bandara merencanakan perluasan bandara ke timur sekitar 600 meter pihaknya mengingatkan pada perluasan tersebut tidak boleh mencaplok tanah desa adat. “Pada waktu itu saya menjabat sebagai kepala lingkungan, kami Desa Adat Tuban pada pirnsipnya tidak menghalangi setiap upaya pemerintah mengembangkan bandara, asal tidak mencaplok tanah desa adat. Begitu juga sekarang tidak boleh mencaplok tanah desa adat,” tegasnya.

Kemudian, apabila aturan memungkinkan, avron dan landasan pacu diperluas  ke barat pihaknya dari Bendesa Adat Tuban dan krama sudah ada  87 persen krama adat menolak untuk reklamasi. Hal ini karena dampak reklamasi sangat berbahaya. Selain mematikan biota laut juga menimbulkan abrasi.  Maka, disarankan untuk menggunakan tiang pancang sehingga biota laut dapat tumbuh dan berkembang. “Kami tidak menginginkan reklamasi, 87 persen masyarakat kami menolak reklamasi. Kalau  bisa gunakan tiang pancang,” terangnya.

Selanjunya, tempat melasti desa adat yang berada di selatan Hotel Patra Jasa, luasnya 1 hektar pada perluasan bandara juga tidak boleh ada menyentuh tempat tersebut. Kalau pengembangan ditarik lurus ke barat  tanah desa adat sebagai tempat melasti itu  kena dampaknya. “Jangan sampai kena tanah tempat untuk melasti. Karena itu bagian tidak terpisah dari desa adat kami. Intinya, kami mendukung asal tidak mereklamasi, tidak mencaplok tanah desa adat, dan tempat melasti, ” terangnya. (sar)