Uji Sertifikasi Tingkatkan Profesionalisme Penyuluh KKBPK

28
UJI KOMPETENSI - Uji kompetensi Penyuluh KKBPK Kota Denpasar untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam pelayanan masyarakat.  (gun)

Denpasar (Bisnis Bali) –  Penyelenggaraan uji sertifikasi bagi Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bertujuan untuk mengukur kompetensi yang dimiliki sebagai gambaran profesional dalam melaksanakan tugas di  lapangan. Sertifikasi ini adalah upaya memastikan bahwa pelaksanaan tugas penyuluhan dan penggerakkan Program KKBPK dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini Penyuluh KKBPK, yang kompeten dan profesional. Demikian antara lain diungkapkan, Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpeKB) Kota Denpasar, I Kadek Dwi Prisaadi, S.Sos, baru – baru ini terkait Uji Kompetensi Penyuluh KKBPK Kota Denpasar yang dilaksanakan di Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar, Tanggal 7 September 2017.

Lebih lanjut dikatakan, perserta uji kompetensi dari Penyuluh KKBPK Kota Denpasar berjumlah 26 orang dari yang seharusnya 28 orang karena dua peserta berhalangan sakit.  Adapun standar kompetensi  mengacu kepada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana yang terdiri dari  kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

Uji sertifikasi KKBPK berkaitan dengan pelaksanaan UU Nomor. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam hal pembagian urusan bidang pengendalian penduduk dan KB yang diserahkan ke pusat. Tujuannya menilai dan menetapkan atas jenis dan tingkat kompetensi yang dikuasai oleh para Penyuluh KKBPK berdasarkan hasil uji kompetensi dengan mengacu kepada standar kompetensi untuk mewujudkan tenaga lapangan program KKBPK yang kompeten, berintegritas dan profesional.

Penyuluh KKBPK, I Gusti Ayu Putu Mayuni, S.Sos menyampaikan apresiasi positif terkait pelaksanaan uji sertifikasi bagi penyuluh KKBPK Kota Denpasar. Selain wajib berkenaan dengan peralihan status penyuluh KKBPK daerah ke pusat, sertifikasi kompetensi merupakan sarana meningkatkan profesionalisme SDM penyuluh KKBPK dalam pelaksanaan tugas secara teruji dan kompeten. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Sebutnya mengutip pidato Kepala BKKBN RI, Surya Candra, UU  Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan penyelenggaraan sertifikasi Penyuluh KKBPK sebagaimana tercantum pada sub-urusan (4) Matriks I N. Dalam hal ini, sertifikasi Penyuluh KKBPK diselenggarakan oleh BKKBN selaku instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh KKBPK.

BKKBN dalam hal ini telah mengatur penyelenggaraan sertifikasi Penyuluh KKBPK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Penyuluh KKBPK. (gun)