SK Bodong di Badung Bertambah Hari Ini, Komisi I Panggil BKPSDA  

51

Mangupura (Bisnis Bali) – Tak hanya 5 surat keputusan (SK) mutasi bodong yang beredar di Pemkab Badung, belakangan terungkap ada dua SK mutasi bodong lainnya. Satu SK atas nama PNS dengan inisial CD yang bertugas di Dinas Sosial, dan satu lagi dengan inisial WP bertugas di Sekretariat DPRD Badung. Parahnya kedua PNS ini sudah sempat bertugas cukup lama di perangkat daerah yang dituju dengan SK palsu.

Di bagian lain, Bupati I Nyoman Giri Prasta, Senin (11/9) kemarin memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDA), Kepala Ispektorat dan Bagian Hukum Setkab Badung ke rumah jabatan, dan menginstruksikan melanjutkan penyelidikan.

Informasi yang beredar di Puspem Badung, terungkapnya kembali 2 SK bodong setelah BKPSDA, serta perangkat daerah yang menerima limpahan mutasi pegawai melakukan pengecekan ulang SK mutasi. Hasilnya, ditemukan lagi ada 2 SK bodong. Pertama atas nama PNS berinisial CD yang pindah dari Kantor Camat Mengwi ke Dinas Sosial, kemudian PNS berinisial WP yang dimutasi dari Dinas Pariwisata ke Sekretariat Dewan. “Ya, ada dua lagi yang sedang ditelusuri oleh Inspektorat berkoordinasi dengan Kepegawaian dan Bagian Hukum,” ungkap sumber di Puspem Badung.

Dengan SK bodong ini, kedua PNS perempuan ini melenggang dan bertugas lebih dari 2 bulan pada perangkat daerah yang baru.

Kepala BKPSDA I Gede Wijaya, Kepala Inspektorat Ni Luh Suryaniti dan Kabag Hukum I Komang Budi Argawa, kemarin dipanggil oleh Bupati Giri Prasta di rumah jabatan bupati, Jalan Praja Dalung. Wijaya yang dikonfirmasi, membenarkan telah menghadap Bupati untuk melaporkan hasil koordinasi dengan tindak lanjut SK bodong. “Kita melaporkan hasil koordinasi, nanti kewenangan Inspektorat yang mendalami. Yang jelas Bupati menginstruksikan untuk melanjutkan penyelidikan oleh Inspektorat,” ungkapnya.

Ditanya soal munculnya kembali 2 SK bodong, pejabat asal Kerobokan ini mengaku belum menerima laporan. “Kita belum menerima laporan, nanti akan ditelusuri kembali oleh Inspektorat,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Inspektorat Luh Suryaniti mengungkapkan, telah mendapatkan instruksi dari Bupati untuk melanjutkan penelusuran. “Biarkan kami bekerja dulu, jangan kami dikejar. Kalau nanti suidah ada hasilnya pasti akan diungkap secara terbuka,” kilahnya.

Sementara DPRD Badung mengharapkan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memberikan sanksi terberat kepada oknum PNS yang melakukan pemalsuan surat keputusan (SK) mutasi. Dalam kasus ini, Dewan Badung ikut melakukan penelusuran terbitnya SK bodong yang memalsukan tanda tangan bupati. Pada Selasa (12/9) ini, Komisi I akan memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDA), Kepala Ispektorat dan Bagian Hukum Setda Badung.

Ketua Komisi I Wayan Suyasa menegaskan, kasus pemalsuan SK mutasi ini harus diusut sampai tuntas. “Harus diungkap secara tuntas siapa pelaku pemalsuan. Besok (hari ini,red) kita meminta penjelasan Kepegawaian, Inspektorat dan Bagian Hukum mengenai masalah ini,” tegasnya.(sar)