Pengelola Koperasi di Denpasar yang Kantongi Sertifikat Kompetensi Baru 30,59 Persen

21
Asisten I Sekda Kota Denpasar, Eddy Mulya didampingi Kadis Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Erwin Suryadarma Sena sedang menyematkan tanda peserta Diklat Uji Kompetensi KJK (sta)

Denpasar (Bisnis Bali) – Kesempatan bagi pengelola Koperasi Simpan Pinjam ataupun Unit Simpan Pinjam (KSP-USP) memiliki sertifikat kompetensi secara profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, Pemkot Denpasar melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar menggelar Diklat Sertifikasi Uji Kompetensi bagi Pengelola Koperasi. Kegiatan ini mulai dari tanggal 11 sampai 23 September mendatang di Hotel Grand Mirah Denpasar. Acara yang diikuti 56 pengelola atau manajer koperasi ini dibuka secara resmi Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya  mewakili Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra, Senin (11/9).

Eddy Mulya saat membacakan sambutan Wali Kota Denpasar mengatakan Diklat Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi sangat penting dilaksanakan di era global. Mengingat tingkat persaingan bisnis antar-pelaku usaha makin kompetitif. Untuk itu, diminta seluruh gerakan koperasi siap menghadapi tantangan tersebut. Dengan meningkatkan kompetensi diri, pengelolaan koperasi yang makin profesional, memperbesar skala usaha koperasi, meningkatkan kerja sama kemitraan antar-koperasi dan pelaku bisnis lainnya, serta menggunakan teknologi informasi. Terlebih lagi Pemkot Denpasar sudah mencanangkan diri sebagai Kota Kompetensi, sehingga sudah menjadi kewajiban semua pihak, termasuk insan-insan koperasi untuk meningkatkan kompetensi.

Eddy Mulya menambahkan, Pemkot Denpasar berkomitmen menjadikan Kota Denpasar menjadi Kota Kompeten. Maka dari itu agar semua tenaga kerja dan yang melakukan profesinya di Kota Denpasar dituntut memiliki sertifikat kompeten. “Basisnya  sudah jelas Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah mengamanatkan sehingga di Denpasar tidak ada persaingan tenaga kerja yang tidak sehat,” ujarnya.

Semua pengurus koperasi harus memiliki sertifikat kompeten, mengingat koperasi basisnya sangat kuat. Selain itu pengembangan teknologi kerakyatan juga berani menampilkan orang-orang profesional. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini bisa berkelanjutan. Bahkan, yang sudah memiliki sertifikat kompeten juga harus siap untuk dievaluasi untuk membuktikan komitmennya.

“Seperti di perbankan sertifikasi kompetensi atau keahliannya dicek kembali dengan dikoordinasikan kepada BNSP, sehingga orang yang memiliki sertifikat selalu dalam kondisi yang siap hadir dengan profesionalnya,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kadis Koperasi UMKM Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena, S.E., M.Si., menjelaskan, sertifikasi uji kompetensi ini adalah implementasi dari visi misi Wali Kota Denpasar untuk mewujudkan Kota Kompeten. Pihaknya ingin semua gerakan koperasi khususnya pengelola harus memiliki sertifikat kompetensi.

“Oleh karena itu, kami mengimbau siapa pun yang menjadi ketua koperasi atau manajer koperasi harus mengantongi sertifikat kompeten. Kalau belum memiliki sertifikat tersebut belum bisa mengelola unit usaha koperasi,” ujarnya sambil menyebutkan jika ada pengelola yang belum bersertifikat kompeten bisa dikenakan sanksi. (sta)